- GMKR, dipimpin Soenarko, menilai kedaulatan rakyat Indonesia hilang dirampas oligarki berkekuatan ekonomi kuat.
- Gerakan ini menyoroti kerusakan di sektor ekonomi, politik, dan hukum akibat pengabaian suara rakyat oleh penguasa.
- Soenarko memperingatkan bahwa kondisi bangsa menuju kehancuran sebab penyelenggara negara abaikan amanah konstitusi.
Suara.com - Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menilai Indonesia tengah menghadapi krisis kedaulatan yang serius. Hal itu disampaikan oleh mantan Komandan Jenderal Kopassus (2007–2008), Soenarko.
Menurutnya, kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak dalam sistem demokrasi telah hilang akibat cengkeraman sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan ekonomi luar biasa.
“Kedaulatan rakyat itu adalah hak mutlak milik rakyat buat negara demokrasi. Sudah hilang dirampas oleh oligarki, dirampas sehingga rakyat sudah hampir sama sekali nggak punya hak menyampaikan segala sesuatunya," ujar Soenarko dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan GMKR bukanlah organisasi massa maupun partai politik, melainkan sebuah gerakan dari berbagai kalangan yang peduli terhadap kondisi bangsa. Mereka berkumpul untuk mengingatkan pemerintah agar mengembalikan marwah demokrasi dan menegakkan amanah konstitusi.
Soenarko juga membedah kondisi bangsa dalam tiga aspek utama, yakni ekonomi, politik, dan hukum. Ia menyebut saat ini rakyat hanya menjadi objek penindasan ekonomi.
Sumber daya alam dan wilayah strategis, seperti kawasan pesisir di PIK hingga kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dinilai telah dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu.
Selanjutnya di sektor politik, Soenarko menuding partai politik dan lembaga legislatif (DPR) telah mengabaikan suara publik.
"Kedaulatan politik sudah dirampok sama partai politik seenak-enak perutnya. orang-orang parpol yang ada di sana ya di DPR, apa ada DPR itu mau mendengarkan aspirasi rakyat? enggak ada, karena itu di luar banyak sindir keluhan lah ya sindiran keluhan kekecewaan dewan pengkhianat Rakyat itu politik," lanjutnya.
Kondisi hukum pun tak luput dari sorotan. GMKR menilai penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah amburadul dan kacau balau, di mana hukum dapat dimanipulasi untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ia mencontohkan bungkamnya lembaga negara terhadap berbagai isu sensitif yang disuarakan masyarakat di akar rumput.
Baca Juga: Said Didu Ungkap Data Ngeri: Misi Utama Prabowo Rebut RI dari Cengkeraman Oligarki
Menjawab mengenai tingkat keparahan kondisi saat ini, Soenarko menyatakan bahwa kerusakan terjadi di semua sektor secara merata. Hal ini, menurutnya, menandakan Indonesia sedang menuju jurang kehancuran jika penyelenggara negara tidak segera menyadarinya.
"Menurut kami ini sudah menjelang kehancuran kalau nggak segera disadari oleh penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini eksekutif legislatif ya termasuk yudikatif," jelasnya.
Namun, ia menyayangkan sikap para penyelenggara negara yang dinilai abai dan masa bodoh. GMKR menduga godaan materi dan kenyamanan dari pihak oligarki jauh lebih kuat dibandingkan amanah konstitusi yang diberikan oleh rakyat.
"Antara amanah dengan godaan oligarki lebih menyenangkan godaan oligarki. Ya, amanahnya itu diabaikan," pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
