- Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak keras PSN di Merauke karena merusak ekosistem dan memicu konflik horizontal antar-marga.
- Pembayaran ganti rugi lahan secara sepihak memicu perselisihan antarmarga, mengalihkan fokus warga dari pendidikan dan ekonomi.
- MRP menekankan pentingnya etika adat; konversi hutan adat mengancam keberlangsungan hidup dan sumber pangan utama masyarakat Papua.
Masyarakat adat mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemaksaan pembangunan dan menuntut agar pembangunan tidak dilakukan dengan cara merusak kehidupan mereka, yakni hutan adat.
"Kita ini aslinya bumi. Perangnya, Kalau di alihkan menjadi petani sawah petani sawit itu tidak mungkin dalam peradaban orang Papua," tegasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
