Betawi di Era Digital: Pemuda Diminta Jadi Garda Depan Pelestarian Budaya

Suara.com - Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) membawa angin segar bagi pelestarian budaya lokal dengan menempatkan kebudayaan Betawi sebagai “budaya utama”.

Namun, bagi para pemuda dan tokoh Betawi, regulasi di atas kertas ini tidak akan berarti banyak jika masyarakatnya tidak segera “menjemput bola” dan beradaptasi dengan algoritma media sosial yang kian kompetitif.

Dalam diskusi virtual bertajuk “Betawi Revolusi: Anak Muda Betawi Bisa Apa?”, para tokoh muda dan praktisi hukum Betawi membedah realita di lapangan. Mereka sepakat bahwa selama ini pelestarian budaya masih terjebak pada ruang-ruang seremonial dan festival tahunan, sementara penetrasi di algoritma media sosial masih sangat minim.

Regulasi Ada, Dampak Belum Terasa

Ihsan Wildan, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Betawi (KMB), salah satu narasumber, mengungkapkan bahwa meski payung hukum sudah tersedia, implementasinya masih terasa jauh dari keseharian warga.

Senada dengan itu, Revino Akbar, Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi (FKMB), menekankan bahwa masyarakat Betawi tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transformasi Jakarta menuju kota global.

“Belum seutuhnya dirasakan… Tapi kalau saya sendiri, keyakinan saya, masih belum masif dari Undang-Undang tersebut,” ujar Ihsan kepada suara.com, Rabu (25/2/2026).

Perang Algoritma dan Identitas Digital

Tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar panggung festival fisik, melainkan bagaimana identitas Betawi mampu “menjajah” algoritma media sosial. Selama ini, konten Betawi sering terjebak pada stereotip lama, sementara konten bersifat intelektual kalah bersaing.

Ashari Asmat, salah satu peserta diskusi, menyoroti urgensi membangun strategi kolektif, seperti penggunaan tagar secara serentak, guna memperluas jangkauan dan menembus dominasi arus konten digital.

Menurutnya, tanpa literasi dan kesadaran digital yang kuat, eksistensi masyarakat Betawi berpotensi semakin terpinggirkan hingga hanya tercatat sebagai bagian dari sejarah Jakarta semata.

“Bisa nggak kita bikin satu tagar yang sama tentang Betawi? Sehingga tagar itu dipakai oleh kita semua, baik secara organisasi, pribadi, atau kelompok-kelompok lain, sehingga algoritmanya terbaca dengan baik,” ucap Asmat.

Visi Persatuan dan Langkah Hukum

Direktur Eksekutif LBH Pemuda Kaum Betawi, Abdullah Alhabsyi, menutup diskusi dengan mengingatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat sudah dijamin hingga level internasional melalui PBB. Namun, perlindungan hukum itu butuh objek yang hidup, yaitu masyarakat yang terus merawat adatnya.

“Jadi kita tidak perlu takut. Masalah kebetawian ini sudah dilindungi, bukan hanya oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, tetapi juga oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan PBB,” katanya kepada suara.com.