- Pakar hukum pidana menilai Sprindik nomor 01/Dik.00/01/01/2026 keliru karena mencampur dasar hukum KUHP lama dan KUHP baru.
- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan menguji penetapan tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023–2024.
- KPK menyatakan penetapan tersangka disebabkan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai aturan 92% reguler dan 8% khusus.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
