Jelang Sidang Vonis, Delpedro Sempatkan Orasi di Aksi Kamisan: Saya Nggak Tahu Nasib Saya Besok

Suara.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, melakukan orasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana menjelang sidang vonis dirinya dalam perkara tudingan penghasutan kerusuhan aksi Agustus 2025 lalu.

Delpedro mengaku tidak gentar sedikit pun untuk berorasi dalam aksi tersebut karena ia sendiri tidak tahu nasibnya esok.

Sebab, jika ia divonis sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka dirinya bakal mendekam di balik jeruji besi.

“Saya pikir saya nggak tahu bagaimana nasib saya besok. Kalau ini menjadi orasi saya yang terakhir, maka saya sempatkan ini menjadi orasi saya yang terakhir,” kata Delpedro kepada Suara.com di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Delpedro juga mengaku sengaja hadir untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Sumarsih yang sudah berdiri 900 kali dalam Aksi Kamisan yang digelar setiap Kamis di depan Istana.

“Terutama khusus untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada aksi Kamisan, Ibu Sumarsih, yang berdiri 900 kali untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya, terkhususnya juga bagi kemanusiaan secara luas,” jelasnya.

Hal-hal tersebut, kata Delpedro, membuat keberaniannya meningkat berkali lipat. Sebab, saat berada di dalam penjara, Delpedro selalu mendapat dukungan moril.

“Jadi ketakutan-ketakutan itu membuat saya berani, terutama ketika teman-teman hadir di sini memberikan solidaritas,” ujarnya.

“Karena saya paham teman-teman itulah yang memberikan solidaritas ketika saya berada di dalam Polda, di Rutan, di Pengadilan. Jadi telah sepatutnya saya tidak takut dan juga bersolidaritas kembali bagi mereka,” imbuhnya.

Diketahui, Delpedro bakal menjalani vonis dalam persidangan perkara penghasutan saat aksi demonstrasi pada Agustus.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Delpedro Marhaen dengan pidana penjara selama dua tahun.

Adapun Delpedro dituntut pidana karena dituding sebagai penghasut kerusuhan dalam aksi demonstrasi pada Agustus lalu.

Dalam perkara ini, selain Delpedro, JPU juga melayangkan tuntutan serupa kepada tiga terdakwa lainnya, yakni staf Lokataru Foundation sekaligus pengelola akun Instagram Blok Politik Pelajar, Muzaffar Salim; admin Gejayan Memanggil, Syahdan Husein; serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Menggugat, Khariq Anhar.

"(Menuntut majelis hakim) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Delpedro Marhaen, Terdakwa II Muzaffar Salim, Terdakwa III Syahdan Husein, dan Terdakwa IV Khariq Anhar dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan," kata JPU dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa secara sadar menyebarkan informasi publik melalui akun media sosial.

Sedikitnya ada 19 konten kolaborasi dalam periode demonstrasi bulan Agustus melalui akun para terdakwa. Karena itu, JPU menilai konten tersebut masuk dalam perbuatan menghasut.

Dalam konten tersebut, para terdakwa juga memuat sejumlah tagar secara konsisten, seperti #IndonesiaGelap, #IndonesiaSoldOut, hingga #ReformasiPolri.

Algoritma Instagram, tambah jaksa, membuat konten-konten yang dibuat para terdakwa berpotensi menjangkau khalayak luas.

"Perbuatan terdakwa mengunggah konten di media sosial Instagram telah mengajak membangkitkan atau membuat sesuatu yaitu melakukan unjuk rasa yang berujung pada kericuhan," ucap jaksa.

"Konten viral yang cepat membuat dampak kerusuhan terjadi dalam waktu singkat sebelum konten dihapus," tambahnya.

Keempat terdakwa sebelumnya didakwa dengan Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Selanjutnya, Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.