Geopolitik Memanas, Status Siaga 1 TNI Belum Punya Batas Waktu

Suara.com - Status siaga 1 yang diberlakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih terus berlangsung seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Slamet Ginting dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV.

Menurut Slamet, kondisi Siaga 1 tersebut belum memiliki batas waktu yang pasti dan akan terus bergantung pada perkembangan situasi internasional.

“Iya, masih. Tadi kan para prajurit kembali ke kesatriaannya, mereka nggak bakal bisa lebaran. Sampai kapan? Ya sampai situasi di Timur Tengah itu relatif sudah relatif aman,” ujarnya, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Ia menilai dinamika geopolitik dunia saat ini sedang tidak stabil. Salah satu faktor yang memicu ketegangan adalah konflik yang melibatkan Amerika-Israel dan Iran yang berdampak pada kawasan lainnya.

Slamet memberi contoh Amerika yang mendirikan Board of Peace (BOP) sebagai tawaran gencatan senjata, sementara Amerika terlibat dalam perang antara Israel dan Iran.

Ia memandang bahwa Donald Trump tengah berupaya menggantikan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dengan BOP.

“Nih geopolitik sedang tidak baik-baik saja karena BOP sedang diupayakan oleh Donald Trump sebagai pengganti PBB yang dianggap tidak mampu juga menyelesaikan konflik di Gaza atau di wilayah Yerusalem, Palestina, dan lain-lain begitu,” kata Slamet.

Anggaran Pertahanan Bisa Disesuaikan Jika Krisis

Terkait konsekuensi anggaran dari status siaga militer, Slamet menilai anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dialokasikan ke anggaran militer. Ia berpendapat pemerintah dapat melakukan penyesuaian apabila situasi keamanan semakin memburuk.

“Ya saya kira tidak, mungkin akan mengambil dari dari yang lain anggaran yang lain. Kalau situasi krisis saya kira Menteri Keuangan juga sudah dipanggil Presiden. Dalam situasi seperti sekarang untuk Siaga 1 pun menurut saya sudah diberikan sebuah pemahaman,” jelas Slamet.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut juga dapat mendorong percepatan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Bahkan menurutnya, Indonesia berpotensi mempertimbangkan kerja sama militer dengan negara lain.

Bantah Isu Perpecahan di Tubuh TNI

Dalam diskusi tersebut juga muncul pertanyaan mengenai adanya perbedaan pernyataan antara Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun Slamet menilai hal itu lebih disebabkan persoalan koordinasi.

“Saya kira soal koordinasi saja, soal komunikasi. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa secara struktur, penggunaan kekuatan militer berada di bawah kewenangan Panglima TNI, sementara kepala staf angkatan berperan dalam pembinaan personel.

“Kasad ini, Kepala Staf Angkatan ini tugasnya hanya pembinaan. Sementara Panglima TNI memang penggunaan kekuatan,” kata Slamet.

Slamet juga mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak hanya mendengar laporan baik-baik saja dari Hambalang Boy, tetapi juga harus berani mengkritisi dan mengawasi mereka agar tidak ada penyalahgunaan terkait laporan situasi Indonesia yang sebenarnya.

“Jadi saya kira lingkaran dekat Presiden, Hambalang Boy juga barangkali harus dikritisi oleh Presiden jangan sampai nantinya memfilter persoalan kepresidenan yang baik-baik saja yang buruk tidak gitu,” tuturnya.

Waspadai Konflik Elite Seperti Peristiwa Malari

Slamet juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai potensi konflik di lingkaran elite kekuasaan. Ia menyinggung pengalaman sejarah Indonesia seperti Peristiwa Malari yang dipicu persaingan kelompok elite di sekitar presiden saat itu, Soeharto.

“Saya khawatir kalau terjadi konflik elit militer ini karena mereka punya senjata,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi antara presiden dan para pejabat strategis, termasuk intelijen dan militer, harus dijaga agar tidak menimbulkan rumor yang dapat mengganggu stabilitas.

Ancaman Perang Hibrida dan Perang Proksi

Selain ancaman militer konvensional, Slamet menilai Indonesia juga harus mewaspadai bentuk konflik modern seperti perang hibrida dan perang proksi.

“Jadi menurut saya perang sekarang ini betul-betul perang hibrida dan bukan infanteri berhadapan dengan infanteri,” katanya.

Ia menambahkan bahwa propaganda dan operasi intelijen asing juga menjadi tantangan tersendiri di era digital.

“Yang sering tidak terdeteksi oleh orang-orang awam adalah perang proksi menggunakan orang-orang ini, termasuk perang di udara,” ujar Slamet.

Slamet juga berpendapat bahwa mungkin teknologi atau kekuatan udara di Indonesia masih belum setara untuk adu kekuatan udara terbuka (drone/rudal canggih) seperti yang terjadi di konflik Israel-Iran.

Namun, Indonesia bisa melawan dengan perang gerilya dan perang semesta, memancing masuk ke wilayah darat agar pasukan yang menyerang sulit keluar dengan selamat.

“Kita tidak akan sanggup menghadapi perang udara seperti di Iran itu, tapi kita akan sambut ke dalam silakan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tapi Anda siap-siap pulang dengan kantong jenazah,” pungkasnya. (Dinda Pramesti K)