KPK Sebut Yaqut Coba Suap Pansus Haji Pakai Dana Jemaah Khusus Rp17 Miliar

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan mengejutkan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).

Lembaga antirasuah tersebut mengungkapkan adanya upaya nyata dari pihak YCQ untuk menyuap Panitia Khusus (Pansus) Haji bentukan DPR RI guna menghentikan atau meredam penyelidikan yang sedang berjalan.

Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, menjelaskan bahwa upaya suap tersebut dilakukan dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai USD 1 juta.

Jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS, maka nilai suap tersebut setara dengan Rp 17 miliar. Uang tersebut dimaksudkan sebagai pelicin agar Pansus Haji tidak melanjutkan temuan terkait penyimpangan distribusi kuota tambahan haji.

"Dengan adanya dugaan pemberian ke Pansus, jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari YCQ ketika Pansus ini ada dan bersidang. Ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak. Alhamdulillah, Pansus-nya sangat bagus, berintegritas, jadi ditolak pemberian tersebut," ujar Asep saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Penyidik KPK telah bergerak cepat dengan mengamankan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui rencana tersebut.

Asep Guntur menegaskan bahwa informasi mengenai upaya suap ini didapatkan dari informan di internal Pansus Haji yang kemudian dikonfirmasi melalui serangkaian pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

"Yang menjadi perantara sudah kita minta keterangan, nanti di persidangan ada perantaranya. Jumlahnya sekitar 1 juta US Dollar, tapi ditolak," jelas Asep.

Berdasarkan hasil investigasi KPK, sumber dana yang digunakan untuk mencoba menyuap anggota dewan tersebut bukan berasal dari kantong pribadi, melainkan diduga kuat diambil dari dana calon jemaah haji khusus.

Uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah biro travel haji yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan kuota tambahan yang diatur oleh YCQ.

"Ini juga menjadi salah satu uang yang dikumpulkan dari forum-forum (travel haji) tadi, yang kemudian digunakan atas perintah Saudara YCQ untuk diberikan kepada Pansus," ungkap Asep.

Inti dari permasalahan yang berusaha ditutupi oleh Yaqut Cholil Qoumas adalah kebijakan pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20 ribu kursi.

Berdasarkan Undang-Undang, seharusnya kuota tambahan tersebut dibagi dengan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, YCQ secara sepihak mengubah kebijakan tersebut menjadi pembagian rata 50 persen berbanding 50 persen.

Perubahan proporsi ini awalnya tidak diketahui oleh Pansus Haji DPR karena tidak pernah dipaparkan secara transparan dalam rapat-rapat resmi di Senayan.

Kecurigaan baru muncul ketika pelaksanaan haji sudah berjalan dan ditemukan adanya ketimpangan yang merugikan jemaah haji reguler yang telah mengantre selama puluhan tahun.

"Makanya tadi disampaikan bahwa di forum-forum resmi (di rapat-rapat di DPR) itu tidak disampaikan bahwa untuk kuota tambahan ini dibagi 50%-50%. Itu kan tidak tahu mereka, tahunya itu 92% sama 8%. Makanya baru setelah ramai pelaksanaannya sudah jalan, sudah dapat uangnya tuh, (YCQ) berusaha memberikan ke Pansus (uangnya). Tapi karena ditolak, akhirnya disimpan," ungkap Asep.

KPK menemukan bukti bahwa pengumpulan uang dari biro-biro travel haji khusus tersebut merupakan bagian dari skema korupsi yang terstruktur.

Dana yang terkumpul itulah yang kemudian dialokasikan atas instruksi langsung dari YCQ untuk melakukan lobi-lobi ilegal kepada pihak legislatif.

"Jadi itulah yang menjadi salah satu bukti bahwa ada uang yang dikumpulkan dari jemaah melalui forum-forum (haji & travel) tersebut, yang digunakan salah satunya atas perintah dari YCQ," imbuhnya.

Saat ini, Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama periode 2019-2024 telah resmi menyandang status tersangka dan menjalani masa penahanan oleh KPK.

Kasus korupsi kuota tambahan haji tahun 2023-2024 ini juga menyeret orang dekat Yaqut, yakni eks staf khususnya yang akrab disapa Gus Alex.

Meskipun Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK hingga kini belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana lainnya yang mungkin mengalir ke pihak-pihak lain dalam ekosistem penyelenggaraan haji.