- KPK menetapkan Bupati dan Sekda Cilacap sebagai tersangka dugaan pemerasan THR Lebaran setelah OTT pada 13 Maret 2026.
- Penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa kantor Pemkab Cilacap pada Senin (16/3/2026) menyita dokumen dan barang elektronik.
- Kasus ini bermula dari perintah Bupati agar terkumpul dana Rp750 juta dari perangkat daerah untuk THR pribadi dan eksternal.
Lebih lanjut, Asep mengatakan Sadmoko turut memerintahkan para asisten untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari Syamsul.
Kebutuhan THR untuk pribadi dan eksternal itu disebut harus terkumpul sebelum masa libur Lebaran 2026, yaitu 13 Maret 2026.
“Jika belum melakukan penyetoran, perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, BUD sesuai ruang lingkup wilayahnya dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap,” ungkap Asep.
“Dalam periode 9-13 Maret 2025, sebanyak 23 perangkat daerah Kabupaten Cilacap telah menyetorkan permintaan Bupati yang dikumpulkan melalui FER dengan total mencapai Rp 610 juta,” lanjut dia.
Uang setoran itu, kata Asep, akan diserahkan Ferry kepada Sadmoko.
Untuk itu, KPK menetapkan Syamsul dan Sadmoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Keduanya lantas dilakukan penahanan.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 14 Maret sampai dengan 2 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” tegas Asep.
Keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga: Membongkar 'Jalur Cepat' Haji: Bagaimana Eks Menag Yaqut Terjerat Korupsi?
