REGIONAL:
- Idrus Marham meminta penjelasan komprehensif mengenai kebijakan strategis Presiden Prabowo yang sering tidak dipahami masyarakat.
- Kabinet dan juru bicara wajib mengomunikasikan narasi kebijakan secara sistematis agar publik tidak salah paham.
- Idrus menyoroti dukungan Golkar terhadap kebijakan strategis seperti hilirisasi serta urgensi komunikasi konteks tekanan global.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai beragam kebijakan strategis pemerintah era Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, kata Idrus, kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang, seringkali tak dimengerti oleh masyarakat lantaran tak tersampaikan secara baik.
Menurutnya, kabinet yang notabene pembantu presiden, memegang peranan penting agar seluruh kebijakan pemerintah bisa dimengerti secara baik oleh publik.
"Persoalan utama bukan soal substansi kebijakan, tapi soal bagaimana mengomunikasikannya kepada publik agar tak memicu kesalahpahaman. Kebijakannya sudah terencana secara matang, bukan langkah yang diambil secara mendadak," kata Idrus marham, Minggu (29/3/2026).
Idrus menegaskan, penjelasan yang utuh dan sistematis sangat penting diperhatikan, agar publik tak melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah yang jelas.
Kritik yang muncul selama ini, menurutnya, lebih disebabkan oleh ketiadaan penjelasan komprehensif sejak awal kebijakan dirumuskan.
Pandangan ini senada dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu, yang mengapresiasi niat baik Presiden namun menekankan pentingnya implementasi konkret yang dirasakan rakyat.
Secara objektif, Idrus memaparkan pemerintahan Prabowo memiliki niat baik yang selaras dengan ideologi bangsa, untuk menjadikan Indonesia sebagai 'rumah besar bersama'.
Ia juga menyoroti kesinambungan pembangunan nasional, termasuk kelanjutan program hilirisasi industri untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Selain itu, kebijakan terkait ketahanan energi, pangan, pengembangan AI, hingga pemberdayaan UMKM dinilai sebagai langkah prospektif dan antisipatif yang tepat secara konsep.
Namun, Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar memerlukan narasi yang kuat, transparan, dan konsisten.
Pemerintah harus mampu memaparkan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk skenario terbaik hingga terburuk kepada publik.
Ia secara khusus menyoroti peran menteri dan juru bicara yang harus lebih optimal menerjemahkan arah kebijakan presiden.
“Juru bicara harus mampu menjelaskan narasi argumentatif dari sebuah kebijakan. Seharusnya narasi tersebut dijelaskan sejak awal secara kreatif, bukan sekadar menjawab setelah kritik muncul,” tegas Idrus.
Para menteri juga didorong untuk lebih cerdas dalam menerjemahkan visi strategis Presiden ke dalam program konkret yang mudah dipahami warga.
TERPOPULER
