Kritik Pedas Idrus Marham: Komunikasi Menteri Prabowo Jeblok, Kebijakan Bagus Malah Salah Paham!

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja komunikasi para menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto. Idrus menilai berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang sering kali tidak tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi yang dibangun oleh para pembantu Presiden.

Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada kelemahan komunikasi yang memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Kebijakan tersebut sudah terencana dengan berbagai proyeksi yang matang, bukan langkah yang diambil secara mendadak," ujar Idrus dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Idrus menegaskan bahwa tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah yang jelas. Kritik yang muncul selama ini, menurutnya, lebih disebabkan oleh ketiadaan penjelasan komprehensif sejak awal kebijakan dirumuskan.

Pandangan ini senada dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu, yang mengapresiasi niat baik Presiden namun menekankan pentingnya implementasi konkret yang dirasakan rakyat.

Secara objektif, Idrus memaparkan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki niat baik yang selaras dengan ideologi bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai 'rumah besar bersama'. Ia juga menyoroti kesinambungan pembangunan nasional, termasuk kelanjutan program hilirisasi industri untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

Selain itu, kebijakan terkait ketahanan energi, pangan, pengembangan AI, hingga pemberdayaan UMKM dinilai sebagai langkah prospektif dan antisipatif yang tepat secara konsep.

Namun, Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar memerlukan narasi yang kuat, transparan, dan konsisten. Pemerintah harus mampu memaparkan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk skenario terbaik hingga terburuk kepada publik.

Ia secara khusus menyoroti peran menteri dan juru bicara yang dinilai belum optimal dalam menerjemahkan arah kebijakan Presiden.

“Juru bicara belum mampu menjelaskan narasi argumentatif dari sebuah kebijakan. Seharusnya narasi tersebut dijelaskan sejak awal secara kreatif, bukan sekadar menjawab setelah kritik muncul,” tegas Idrus.

Para menteri juga didorong untuk lebih cerdas dalam menerjemahkan visi strategis Presiden ke dalam program konkret yang mudah dipahami warga.

Di tengah dinamika tersebut, Idrus mengingatkan adanya tekanan global nyata akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini berdampak pada pasokan energi global.

Sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand telah mengambil langkah penghematan energi, bahkan Filipina menetapkan status darurat energi.

Menurut Idrus, kondisi global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami konteks di balik setiap kebijakan pemerintah. Ia juga menyinggung posisi Indonesia di forum internasional yang sering disalahartikan karena kurangnya komunikasi yang utuh.

"Masuknya Indonesia ke forum tertentu adalah strategi komunikasi politik untuk menjelaskan posisi kita secara luas, bukan berarti kita tunduk pada pihak lain," tambahnya.