Banggar DPR Tolak Usulan JK Kurangi Subsidi BBM: Kenapa Hak Orang Miskin Diotak-Atik?

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai langkah menekan defisit anggaran. 

Pernyataan ini menanggapi saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang meminta pemerintah mengevaluasi subsidi demi efisiensi dan pengurangan utang negara.

Said menekankan bahwa alih-alih memangkas subsidi BBM yang berdampak langsung pada masyarakat kecil, pemerintah seharusnya fokus pada transformasi skema subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted. Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg. Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” ujar Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan alasan mengapa subsidi untuk masyarakat miskin selalu menjadi target utama ketika terjadi lonjakan harga minyak internasional. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berani meninjau harga produk energi non-subsidi yang mengikuti harga keekonomian pasar.

“Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense,” tegasnya.

Meski menyarankan peninjauan harga non-subsidi, Said mengingatkan agar setiap kebijakan diambil dengan perhitungan matang mengenai dampak inflasi yang akan timbul di tengah masyarakat.

“Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah dan publik untuk tetap tenang menghadapi volatilitas harga minyak dunia. 

Ia mengimbau agar kebijakan energi tidak diambil secara terburu-buru seolah-olah negara dalam keadaan darurat yang ekstrem.

“Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, nggak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah melakukan evaluasi anggaran demi menjaga efisiensi dan mengurangi defisit atau utang negara.

Menurut Jusuf Kalla ada pos-pos anggaran yang memang perlu dikurangi, tetapi ada pos yang justru perlu dipertahankan.

JK mengingatkan pemerintah agar dapat mempelajari defisit dengan baik untuk mencegah utang membengkak.

Selain meminta evaluasi anggaran, JK menyarankan pemerintah melakukan pengurangan subsidi sebagai upaya mengurangi defisit.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," ujar JK menanggapi pertanyaan ihwal krisis energi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

JK menyampaikan pandangannya mengapa perlu ada pengurangan subsidi.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," kata JK.