REGIONAL:
- Saiful Mujani menegaskan pernyataan politiknya bukan makar, melainkan bentuk partisipasi demokrasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.
- Pernyataan tersebut disampaikan pada acara halalbihalal sebagai kritik terhadap kinerja Presiden Prabowo yang dinilai tidak presidensial.
- Saiful Mujani mengajak masyarakat melakukan tekanan massa secara damai guna mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo yang dianggap tidak kompeten.
"Presiden juga menuduh pengamat tak suka pemerintah berhasil, pengamat dibiayai asing, pengamat tidak patriotis. Tidak lama setelah pernyataan presiden itu terjadi penyiraman Andrie Yunus dengan air keras. Kami menafsirkan kekerasan ini adalah terjemahan aparat negara di bawah atas pernyataan Prabowo bahwa pengamat akan ditertibkan atas dasar informasi dari intelijen," tutur Saiful Mujani.
Saiful Mujani mengatakan kata “ditertibkan” itu istilah represi yang dilembagakan pada zaman Orde Baru. Pada zaman itu, kata Saiful Mujani, ada lembaga khusus untuk merepresi warga yang dikenal dengan nama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah kepemimpinan Sudomo yang langsung di bawah Presiden Suharto.
Ia mengatakan lembaga itu wujud dari represi negara yang dilembagakan.
"Kata-kata Prabowo yang akan 'menertibkan para pengamat' itu punya makna yang sensitif bagi saya sebagai mahasiswa tahun 80-an yang mengalami situasi represi itu. Kami menafsirkan yang terjadi pada Andrie Yunus bisa terjadi pada kami para pengamat. Karena itu tema halal bihalal adalah 'para pengamat sebelum ditertibkan'," kata Saiful Mujani.
Menurut Saiful Mujani pernyataan Prabowo bahwa akan menertibkan para pengamat yang dinilai tidak patriotik merupakan bagian dari banyak pernyataan Prabowo lainnya sejak menjabat sebagai presiden, yang dinilainya 'tidak presidensial'.
Saiful Mujani menjelaskan seorang presiden yang menurutnya presidensial adalah presiden yang inklusif, menerima keragaman aspirasi dan kepentingan dalam sebuah republik, serta bersikap dan bertindak beyond partisan politics.
"Ada pihak yang kritis dan bahkan bersikap dan bertindak sebagai oposisi harus dilindungi sebagai bagian sah dari republik. Bukan dicemooh, bukan diancam, dan apalagi dihilangkan," kata Saiful Mujani.
Menurutnya, Prabowo tidak presidensial sudah terlihat sejak awal dilantik ketika menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus khas Indonesia.
"Bagi saya pernyataan itu mengingatkan klaim Orba dengan istilah demokrasi Pancasila. Itu bukan demokrasi," kata Saiful Mujani.
Menurut Saiful Mujani, Prabowo sejak awal sudah mengancam eksistensi demokrasi Indonesia yang diatur dalam UUD.
"Saya khawatir Prabowo akan mengubah UUD hasil amandemen dan dikembalikan ke UUD 1945 lama. Dia tidak presidensial dalam memahami basis negara kita yang sah sekarang ini," kata Saiful Mujani.
Menurutnya keputusan Prabowo banyak yang mencerminkan ketidakkompetenan, semisal dalam penyusunan anggota kabinet.
Saiful Mujani mengatakan hal itu kontradiktif dengan klaim bahwa pemerintah harus bersih dan efisien. Menurutnya, yang dilakukan Prabowo adalah melipatgandakan jumlah anggota kabinet.
"Personalnya juga sangat diragukan kompetensinya. Prabowo tidak presidensial. Janjinya akan membuat pertumbuhan ekonomi 8% tidak terlihat langkah-langkah ke arah sana," kata Saiful Mujani.
"Kebijakan-kebijakan yang lebih menekankan spending populis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, perluasan wilayah teritorial TNI, melibatkan banyak TNI di wilayah sipil, tidak terlihat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan itu. Prabowo hanya ngomong dan tidak mengerti apa yang diomongkannya. Dia tidak kompeten," tuturnya.
TERPOPULER
