Bukan Makar, Saiful Mujani Jelaskan Maksud Pernyataan 'Turunkan Prabowo'

Suara.com - Saiful Mujani buka suara menyusul pernyataannya yang ramai di media sosial dan dikaitkan dengan upaya makar. Melalui keterangannya, Saiful Mujani menegaskan pernyataannya bukan merupakan makar.

Mengawali tanggapan atas pernyataannya yang beredar, Saiful Mujani menjelaskan pernyataan tersebut ia sampaikan di acara halalbihalal dengan tema “halal bihalal pengamat sebelum ditertibkan.”

"(perbatim tulisan di back drop halal bihalal “ditertipkan” bukan “ditertibkan”)," jelas Saiful Mujani dalam keterangannya kepada Suara.com, Senin (6/4/2026).

Saiful Mujani mengatakan rekaman itu kemudian menyebar luas dengan framing “NGERIIII INI UDAH LUAR BIASA PROVOKASINYA. INI BISA DISEBUT MAKAR… JAGA NKRI!!!”. Ia menyebut framing tersebut dari Ulta Levenia di akun Instagram leveenia.

Ia lantas menegaskan apa yang disampaikannya bukan merupakan makar, melainkan political engagement.

"Pertanyaannya apakah ucapan saya itu “bisa disebut makar”? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi “political engagement”, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo," kata Saiful Mujani.

Saiful Mujani mengatakan sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik, dan partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Ia berujar tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik.

Ia menjelaskan partisipasi politik atau tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum bentuknya banyak, misalnya ikut memilih dalam Pemilu, ikut kampanye, ikut menyumbang partai atau calon, ikut aksi politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai.

"Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi!" tegas Saiful Mujani.

Saiful mengatakan sikap dan tindakan politik itu bagian dari hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi (UUD), serta masuk dalam wilayah kebebasan berbicara.

Saiful menegaskan sikap yang ia nyatakan secara verbal tersebut adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat. Ia mengatakan pernyataan di muka orang banyak adalah bagian dari kebebasan untuk berkumpul yang juga dijamin UUD.

"Apakah 'sikap politik' itu 'makar'? Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar berarti makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik bukanlah makar yang secara legal dilarang," kata Saiful Mujani.

Tidak presidensial

Lebih lanjut, Saiful Mujani menjelaskan alasan mengapa ia melakukan political engagement, yakni menyatakan sikap politik agar Presiden Prabowo diturunkan.

Saiful Mujani menyampaikan dalam acara halalbihalal tersebut ia bicara pada bagian akhir atau penutup. Ia membuat kesimpulan setelah sebelumnya beberapa kolega telah berbicara.

Saiful Mujani mengatakan semua pembicara memberikan pandangan evaluatif terhadap kinerja presiden yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Secara khusus, lanjut Saiful Mujani, pembicara memberikan tekanan pada pernyataan presiden bahwa kepala negara akan menertibkan pengamat atas dasar informasi dari intelijen.

"Presiden juga menuduh pengamat tak suka pemerintah berhasil, pengamat dibiayai asing, pengamat tidak patriotis. Tidak lama setelah pernyataan presiden itu terjadi penyiraman Andrie Yunus dengan air keras. Kami menafsirkan kekerasan ini adalah terjemahan aparat negara di bawah atas pernyataan Prabowo bahwa pengamat akan ditertibkan atas dasar informasi dari intelijen," tutur Saiful Mujani.

Saiful Mujani mengatakan kata “ditertibkan” itu istilah represi yang dilembagakan pada zaman Orde Baru. Pada zaman itu, kata Saiful Mujani, ada lembaga khusus untuk merepresi warga yang dikenal dengan nama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah kepemimpinan Sudomo yang langsung di bawah Presiden Suharto.

Ia mengatakan lembaga itu wujud dari represi negara yang dilembagakan.

"Kata-kata Prabowo yang akan 'menertibkan para pengamat' itu punya makna yang sensitif bagi saya sebagai mahasiswa tahun 80-an yang mengalami situasi represi itu. Kami menafsirkan yang terjadi pada Andrie Yunus bisa terjadi pada kami para pengamat. Karena itu tema halal bihalal adalah 'para pengamat sebelum ditertibkan'," kata Saiful Mujani.

Menurut Saiful Mujani pernyataan Prabowo bahwa akan menertibkan para pengamat yang dinilai tidak patriotik merupakan bagian dari banyak pernyataan Prabowo lainnya sejak menjabat sebagai presiden, yang dinilainya 'tidak presidensial'.

Saiful Mujani menjelaskan seorang presiden yang menurutnya presidensial adalah presiden yang inklusif, menerima keragaman aspirasi dan kepentingan dalam sebuah republik, serta bersikap dan bertindak beyond partisan politics.

"Ada pihak yang kritis dan bahkan bersikap dan bertindak sebagai oposisi harus dilindungi sebagai bagian sah dari republik. Bukan dicemooh, bukan diancam, dan apalagi dihilangkan," kata Saiful Mujani.

Menurutnya, Prabowo tidak presidensial sudah terlihat sejak awal dilantik ketika menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus khas Indonesia.

"Bagi saya pernyataan itu mengingatkan klaim Orba dengan istilah demokrasi Pancasila. Itu bukan demokrasi," kata Saiful Mujani.

Menurut Saiful Mujani, Prabowo sejak awal sudah mengancam eksistensi demokrasi Indonesia yang diatur dalam UUD.

"Saya khawatir Prabowo akan mengubah UUD hasil amandemen dan dikembalikan ke UUD 1945 lama. Dia tidak presidensial dalam memahami basis negara kita yang sah sekarang ini," kata Saiful Mujani.

Menurutnya keputusan Prabowo banyak yang mencerminkan ketidakkompetenan, semisal dalam penyusunan anggota kabinet.

Saiful Mujani mengatakan hal itu kontradiktif dengan klaim bahwa pemerintah harus bersih dan efisien. Menurutnya, yang dilakukan Prabowo adalah melipatgandakan jumlah anggota kabinet.

"Personalnya juga sangat diragukan kompetensinya. Prabowo tidak presidensial. Janjinya akan membuat pertumbuhan ekonomi 8% tidak terlihat langkah-langkah ke arah sana," kata Saiful Mujani.

"Kebijakan-kebijakan yang lebih menekankan spending populis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, perluasan wilayah teritorial TNI, melibatkan banyak TNI di wilayah sipil, tidak terlihat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan itu. Prabowo hanya ngomong dan tidak mengerti apa yang diomongkannya. Dia tidak kompeten," tuturnya.

Saiful Mujani mengatakan Prabowo memang hasil dari Pemilu. Tetapi bagi Saiful Mujani itu adalah otokrasi lewat mekanisme pemilu yang tidak demokratis (electoral autocracy).

"Dia tidak presidensial. Di mata saya Prabowo secara umum tidak berwibawa dan tidak kompeten sehingga saya mengajak menurunkannya. Dia tidak presidensial," kata Saiful Mujani.

Mengenai bagaimana cara menurunkan, Saiful Mujani menyampaikan sejumlah poin.

"1) Lewat pemilihan umum pada 2029. Saya khawatir 3,5 tahun keburu Indonesia makin buruk dan pecah. Harus disegerakan. 2) Lewat pemakzulan yang dimulai oleh DPR. Tapi secara realpolitik hampir tidak mungkin karena harus dimulai oleh DPR yang semuanya di bawah kendali Prabowo," kata Saiful Mujani.

"Maka jalan alternatif adalah lewat people power. Tekanan massa seperti 1966, 1998. Massa menekan dan Prabowo mundur seperti dilakukan Suharto 20 Mei 1998. Gerakan ini setidaknya untuk mendelegitimasi Prabowo yang tidak presidensial itu, memperkuat oposisi massa, dan setidaknya akan lebih siap memasuki 2029 kalau rakyat bisa cukup sabar menunggu sampai 2029," tandasnya.