Donald Trump Ancam Penjarakan Wartawan Buntut Bocornya Data Rahasia Pilot Militer AS Jatuh di Iran

Awalnya, media di Iran adalah yang pertama kali mengabarkan jatuhnya pesawat Amerika Serikat di wilayah kedaulatan mereka.

Kabar tersebut memicu diskusi luas di platform digital sebelum media arus utama Amerika menerbitkan laporan resmi mereka.

Pemerintah Amerika Serikat kini sedang melakukan pelacakan internal guna menemukan asal muasal kebocoran informasi yang fatal ini.

Seorang pejabat di lingkungan kepresidenan mengonfirmasi kepada CNN bahwa proses penyelidikan saat ini tengah berlangsung secara intensif.

“Penyelidikan sedang dilakukan,” kata seorang pejabat Gedung Putih kepada CNN.

Banyak media besar, termasuk CNN, memang sempat melaporkan hilangnya perwira militer tersebut serta upaya pencarian oleh Pentagon.

Perwira kedua tersebut pada akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari Minggu melalui misi yang sangat berbahaya.

Direktur CIA, John Ratcliffe, menggambarkan tingkat kesulitan operasi tersebut dengan perumpamaan yang sangat ekstrem dan penuh risiko.

Ratcliffe menyatakan bahwa misi itu “sebanding dengan berburu sebutir pasir di tengah padang pasir” karena luasnya area pencarian.

Trump berpendapat bahwa pemberitaan media justru memicu militer Iran untuk ikut bersaing dalam mencari keberadaan pilot tersebut.

Intervensi informasi ini membuat militer Iran waspada dan berusaha menangkap kru Amerika lebih dulu sebelum tim penyelamat tiba.

Trump menegaskan bahwa situasi di lapangan menjadi jauh lebih pelik karena adanya oknum yang membocorkan data ke publik.

“Ini menjadi operasi yang jauh lebih sulit karena pembocor membocorkannya,” kata sang Presiden dengan nada kecewa kepada para wartawan.

Beliau menambahkan bahwa seluruh warga Iran mendadak tahu ada pilot Amerika yang sedang berjuang bertahan hidup di tanah mereka.

“Tiba-tiba, seluruh negara Iran tahu bahwa ada seorang pilot yang berada di suatu tempat di tanah mereka yang sedang berjuang demi nyawanya,” tuturnya.

Ancaman terbaru ini menambah daftar panjang perselisihan antara administrasi kepresidenan saat ini dengan institusi media massa secara umum.

Sejak kembali menjabat, Trump terus berupaya memperketat kendali terhadap kelompok jurnalis yang meliput aktivitas harian di Gedung Putih.

Beliau juga sempat mencoba membatasi akses bagi kantor berita tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan visi kebijakan pemerintahannya.

Salah satu konflik yang mencolok adalah perseteruan hukum terkait penamaan geografis tertentu yang memicu pembatasan akses peliputan resmi.

Pemerintah juga secara aktif mempromosikan pengurangan dana bagi penyiaran publik yang dianggap memberikan narasi negatif terhadap otoritas negara.

Donald Trump diketahui sering menjuluki laporan kritis terhadap dirinya sebagai berita bohong atau istilah populernya adalah berita palsu.

Bahkan, tercatat ada sedikitnya enam organisasi berita besar yang telah digugat secara pribadi oleh Trump karena ketidakpuasan pelaporan.

Beberapa nama besar seperti The Wall Street Journal dan The New York Times masuk dalam daftar panjang gugatan hukum tersebut.

Meski banyak gugatan yang memakan waktu bertahun-tahun, Trump merasa berada di atas angin setelah beberapa kasus berakhir damai.

Penyelesaian kasus dengan nilai puluhan juta dolar dianggap Trump sebagai bukti adanya bias media yang terbukti secara hukum.

Di sisi lain, hubungan antara departemen pertahanan dengan para koresponden perang juga sedang berada di titik nadir saat ini.

Hal ini dipicu oleh kebijakan baru Pentagon yang mengharuskan media hanya melaporkan informasi yang telah disetujui secara resmi.

Aturan ketat tersebut membuat puluhan wartawan berpengalaman memutuskan untuk melepaskan akreditasi mereka di kementerian pertahanan tersebut.

Meski pengadilan sempat memerintahkan pemulihan kredensial jurnalis, Pentagon justru merespons dengan memindahkan kantor media ke luar gedung utama.

Pihak kementerian kini menyiapkan area khusus di luar markas besar yang disebut sebagai aneks untuk para peliput berita militer.