Trump Ingin AS Pungut Tarif Kapal di Selat Hormuz, Geser Dominasi Iran di Jalur Minyak Dunia

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan terkait pengelolaan jalur pelayaran strategis di Timur Tengah.

Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih peran memungut biaya lintas bagi kapal-kapal komersial yang berlayar melewati Selat Hormuz.

Langkah ini muncul sebagai respons atas rencana serupa yang sebelumnya diwacanakan oleh pemerintah Iran di tengah ketegangan militer yang kian memuncak di kawasan tersebut.

Donald Trump menegaskan bahwa posisi Amerika Serikat jauh lebih layak untuk mengelola retribusi di jalur tersebut dibandingkan dengan Teheran.

"Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? ... Saya pikir kita saja yang melakukannya daripada mereka," kata Trump merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Iran menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

Pernyataan ini memberikan sinyal adanya pergeseran kebijakan luar negeri AS yang lebih transaksional dalam menjaga keamanan maritim internasional.

Lebih lanjut, Trump mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyiapkan kerangka kerja teknis untuk merealisasikan rencana tersebut.

Konsep ini dipandang sebagai cara untuk menutupi biaya operasional militer AS yang ditempatkan di kawasan Teluk guna menjaga stabilitas jalur perdagangan energi dunia.

"Kami punya konsepnya di mana kami yang memungut biaya," ucap Presiden AS, menambahkan.

Rencana pemungutan biaya lintas ini sebenarnya pertama kali mencuat dari pihak Iran.

Pada akhir Maret, Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi keamanan nasional dan politik luar negeri di Parlemen Iran, menyatakan bahwa negaranya tengah menyusun regulasi baru bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Iran mengklaim memiliki hak kedaulatan atas wilayah tersebut untuk mengatur lalu lintas laut demi keamanan nasional mereka.

Dalam aturan baru itu, Teheran akan menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal, tetapi dengan biaya transit diberlakukan.

Tidak ada kapal yang akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, kata dia. Langkah Iran ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar mereka di hadapan sanksi ekonomi internasional yang terus menekan pendapatan negara dari sektor minyak.

Ketegangan di Selat Hormuz sendiri mencapai titik didih setelah serangkaian aksi militer terbuka. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di kalangan rakyat sipil.

Serangan ini memicu gelombang protes dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung pada sektor logistik global.

Sebagai bentuk perlawanan, Teheran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di seantero Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Serangan balasan ini menyasar titik-titik strategis yang selama ini menjadi pusat komando militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, yang memperparah risiko keamanan bagi kapal-kapal tanker yang melintas.

Akibat ketegangan tersebut, lalu lintas perkapalan di Selat Hormuz, rute kunci untuk suplai minyak dan LPG dari kawasan Teluk ke pasar global, berhenti total.

Selat ini merupakan jalur vital yang dilewati oleh hampir sepertiga dari total perdagangan minyak mentah dunia melalui laut. Penutupan jalur ini secara otomatis memutus rantai pasok energi ke berbagai negara maju dan berkembang.

Dampaknya, banyak negara mengalami kenaikan harga bahan bakar yang signifikan dalam waktu singkat. Negara-negara pengimpor minyak di Asia dan Eropa mulai merasakan tekanan inflasi akibat terganggunya distribusi energi.

Situasi ini membuat usulan Trump mengenai pemungutan tarif lintas menjadi isu yang sangat sensitif, mengingat Selat Hormuz kini berada di bawah bayang-bayang konflik bersenjata yang belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi.