- Anggota DPR Mufti Anam mendesak pemerintah segera membebaskan dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz pada April 2026.
- Pemerintah dituntut melakukan langkah diplomasi tingkat tinggi secara cepat agar tidak kalah bersaing dengan negara tetangga dalam urusan strategis.
- Momentum gencatan senjata harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengamanan stok energi nasional guna mengantisipasi gejolak konflik global di masa depan.
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, memberikan kritik tajam terhadap efektivitas diplomasi Indonesia menyusul dibukanya kembali Selat Hormuz selama masa gencatan senjata dua pekan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Ia menilai momentum ini merupakan ujian nyata bagi "taring" diplomasi Indonesia untuk menyelamatkan aset strategis nasional.
Sorotan utama Mufti tertuju pada dua kapal tanker milik Pertamina yang hingga kini dilaporkan masih tertahan di jalur tersebut. Padahal, Iran telah menegaskan bahwa pelayaran di Selat Hormuz diperbolehkan selama periode gencatan senjata dengan syarat koordinasi militer.
"Dibukanya Selat Hormuz selama dua minggu ini peluang sekaligus ujian bagi negara kita. Ujian apakah diplomasi kita ini benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional," ujar Mufti kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).
Mufti menyindir banyaknya kunjungan strategis pejabat negara ke luar negeri yang selama ini sering digembar-gemborkan.
Ia menuntut hasil konkret dari hubungan internasional tersebut, bukan sekadar formalitas atau retorika pertemuan.
Ia pun membandingkan kemampuan diplomasi Indonesia dengan negara tetangga.
"Sebelumnya, ketika situasi lebih sulit, negara lain seperti Malaysia bisa mengeluarkan kapal tangkernya dari Selat Hormuz. Lalu kita bagaimana? Jangan sampai Indonesia terlihat di mata dunia seperti tidak punya daya tawar," cetusnya.
Bagi legislator asal Jawa Timur ini, masalah tertahannya tanker Pertamina bukan hanya soal logistik energi, melainkan menyangkut harga diri dan wibawa negara di mata internasional.
Mengingat masa gencatan senjata hanya berlangsung selama 14 hari, Mufti mendesak pemerintah untuk meninggalkan ritme birokrasi biasa dan segera melakukan langkah luar biasa.
Ia meminta adanya tekanan diplomatik yang nyata, bahkan jika perlu dilakukan komunikasi langsung antar kepala negara.
"Dua minggu itu bukan waktu yang panjang. Kalau kita lambat, kesempatan ini bisa hilang. Harus ada komunikasi level tinggi, bahkan kalau perlu langsung antar kepala negara. Negara lain bergerak cepat, kita tidak boleh tertinggal," tegasnya.
Selain masalah pembebasan tanker, Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan masa relaksasi ini guna memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyarankan percepatan impor dan pengamanan stok energi selama harga minyak dunia relatif terkendali.
"Ini saat yang tepat untuk memperkuat stok energi nasional. Impor harus dipercepat, stok harus diamankan sebanyak mungkin. Jangan sampai nanti kita panik ketika kondisi kembali memanas," kata Mufti.
Ia berharap pemerintah tidak reaktif dalam menghadapi gejolak di jalur urat nadi energi dunia seperti Selat Hormuz. Pemerintah diminta mulai menyusun skenario darurat jangka panjang agar Indonesia tidak terus menjadi korban setiap kali ada konflik global.
TERPOPULER
