Apa Itu Amandemen ke-25? Didorong untuk Lengserkan Trump Pasca Kekalahan AS dari Iran

Suara.com - Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Yassamin Ansari, secara resmi mendorong pemakzulan Menteri Perang Pete Hegseth.

Tak hanya mendorong pemecatan kepada Hegseth, Ansari juga mendesak untuk Amandemen ke-25 diberlakukan, yang artinya Donald Trump bisa lengser sebagai presiden AS.

Menurut Ansari, Trump dan Hegseth jadi biang kerok penyerangan militer bersama Israel ke Iran selama 40 hari dan hal tersebut membahayakan bagi Amerika Serikat.

“Saya mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Pete Hegseth karena berulang kali melanggar sumpah jabatan dan kewajibannya terhadap Konstitusi,” ujar Ansari kepada NY Post.

Ansari menegaskan bahwa kewenangan menyatakan perang berada di tangan Kongres, bukan presiden. Menurutnya, keputusan sepihak hanya akan membahayakan militer AS.

“Bukan presiden yang bertindak sendiri. Tindakan sembrono ini membahayakan prajurit AS dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tegasnya.

Lantas apa itu Amandemen ke-25 dan seperti apa cara kerjanya untuk melengserkan Presiden AS?

Amandemen ke-25 merupakan bagian dari Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur penggantian dan pemberhentian presiden jika tidak mampu menjalankan tugasnya.

Amandemen ini disahkan pada tahun 1967 untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan stabil dalam situasi darurat.

Secara garis besar, Amandemen ke-25 mengatur empat skenario utama terkait suksesi dan ketidakmampuan presiden AS. 

1. Presiden Wafat atau Mundur

Jika presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka wakil presiden otomatis dilantik menjadi presiden penuh. Ini bukan sekadar pelaksana tugas, melainkan langsung menggantikan posisi secara resmi.

2. Presiden Menyerahkan Kekuasaan Sementara

Presiden dapat secara sukarela menyerahkan kewenangannya kepada wakil presiden, misalnya saat menjalani operasi medis.

Dalam situasi ini, wakil presiden menjadi Pejabat Presiden hingga presiden menyatakan dirinya siap kembali bertugas.

3. Presiden Dianggap Tidak Mampu (Tanpa Persetujuan)

Inilah bagian paling kontroversial. Wakil presiden bersama mayoritas kabinet dapat menyatakan bahwa presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

Pernyataan ini dikirim ke pimpinan Kongres, dan secara otomatis wakil presiden mengambil alih kekuasaan sebagai pejabat presiden.

4. Jika Presiden Melawan

Jika presiden menolak dicopot dan menyatakan dirinya masih mampu, maka konflik berpindah ke Kongres. Dalam kondisi ini, Kongres harus melakukan pemungutan suara.

Untuk benar-benar mencopot presiden, dibutuhkan dukungan dua pertiga suara di DPR dan Senat. Jika tidak tercapai, presiden tetap berkuasa.

Mekanisme yang Cepat, Tapi Sulit Dijalankan

Secara teori, Amandemen ke-25 memungkinkan pergantian kekuasaan di AS berlangsung cepat tanpa harus melalui proses pemilu.

Namun dalam praktiknya, langkah ini sangat sulit dilakukan karena membutuhkan dukungan politik besar, terutama dari kabinet yang biasanya dipilih oleh presiden sendiri.

Beda dengan Pemakzulan

Amandemen ke-25 sering disalahartikan sebagai pemakzulan. Padahal, keduanya berbeda.

Pemakzulan (impeachment) digunakan untuk menghukum presiden atas pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.

Amandemen ke-25 digunakan ketika presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugas, misalnya karena kondisi fisik atau mental.