Tolak Usul JK Naikkan BBM, Gibran: Perintah Presiden Jelas, Harga Harus Tetap Terjangkau!

Suara.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Ia menekankan, arahan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, harga BBM bersubsidi harus dijaga tetap terjangkau.

Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyebut pemerintah tetap menghargai setiap masukan, termasuk dari JK. Namun, kebijakan yang diambil tetap berpijak pada perlindungan masyarakat kecil.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” ujar Gibran, Kamis (9/4/2026).

Namun Gibran menegaskan, usulan tersebut tidak sejalan dengan garis kebijakan pemerintah saat ini.

“Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” tegasnya.

Menurut Gibran, pemerintah memilih menahan harga dengan melakukan efisiensi dan refocusing anggaran, guna mencegah dampak berantai terhadap ekonomi masyarakat.

“Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemerintah menururt Gibran juga tengah mempercepat transisi energi sebagai solusi jangka panjang, termasuk pengembangan kendaraan listrik.

“Selain itu, akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” katanya.

JK: Kurangi Subsidi, Cegah Utang Membengkak

Sebelumnya, Jusuf Kalla mendorong pemerintah mengevaluasi anggaran, termasuk mempertimbangkan pengurangan subsidi yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga BBM.

Menurut JK, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga defisit anggaran dan menahan laju utang negara agar tidak terus membengkak. Ia mengingatkan pentingnya disiplin fiskal, sejalan dengan target pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3 persen.

Meski mendorong penghematan, JK menegaskan ada sektor yang tidak boleh dipangkas, seperti transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PUPR jangan dikurangi itu. Kesehatan," kata JK di kediamannya di Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Ia beralasan pemangkasan pada sektor-sektor tersebut justru akan berdampak langsung pada masyarakat dan masa depan pembangunan.

Di sisi lain, JK secara terbuka menyebut pengurangan subsidi sebagai opsi realistis, meski konsekuensinya adalah kenaikan harga.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," katanya.

Ia menilai harga BBM yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan membebani fiskal negara.

Meski menyadari potensi penolakan publik, JK juga menilai kenaikan harga BBM masih bisa ditoleransi, terutama oleh kelompok masyarakat mampu.

"Ya pasti sementara ada protes, tapi ingat yang paling banyak memakai BBM yang punya mobil, ya. Yang punya mobil itu pertama dia lebih mampu jadi kalau naik saja 20-30% itu bagi mereka tentu tidak, biasa saja. Kedua kalau motor tentu, bisa diatur," pungkasnya.