Sebut Saiful Mujani Elite Kaya Raya, Habiburokhman: Waspadai Propaganda Hitam Berkedok Kritik

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, kritik adalah "vitamin" untuk pemerintah agar bisa terus berbenah dan maju. Tapi, ia menyorot ada pula kritik pengamat yang justru tampak seperti propaganda hitam atau black propaganda.

Habiburokhman secara terbuka mendukung pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, yang menyebut adanya tren 'inflasi pengamat; di Tanah Air.

Menurut politisi Gerindra ini, fenomena tersebut memang nyata adanya, di mana ruang publik kini dibanjiri oleh berbagai opini yang tidak semuanya memiliki niat tulus untuk memperbaiki bangsa.

"Pernyataan Seskab Teddy soal fenomena inflasi pengamat, ada benarnya," kata Habiburokhman, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, banyak sekali pengamat yang menyampaikan kritik membangun dan tersampaikan kepada Presiden Prabowo.

Dengan begitu, banyak pula kritik yang ditindaklanjuti pemerintah dalam bentuk program maupun perubahan-perubahan signifikan dalam tata kelolanya.

"Tapi ada pula fenomena kritik berbeda, yakni yang bersifat merusak atau toxic. Ini yang harus diwaspadai masyarakat, karena kritik macam ini tak berlandaskan fakta maupun data, tapi hanya kepentingan pragmatis," kata dia.

Dia mencontohkan, terdapat pengamat yang mengklaim melontarkan kritik, tapi justru berbentuk propaganda hitam berisi kebohongan serta kebencian terhadap pemerintah.

"Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan, baik dengan jalur konstitusional maupun inkonstitusional," tegasnya.

Sentilan Pedas untuk Saiful Mujani

Dalam pernyataan yang lebih spesifik, Habiburokhman menyoroti keterlibatan pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani.

Ia mempertanyakan objektivitas Saiful Mujani yang belakangan ini dinilai sangat vokal, bahkan cenderung provokatif dalam menyuarakan ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.

Habiburokhman memandang perlu ada filter publik dalam menerima pernyataan dari tokoh-tokoh, yang memiliki rekam jejak berseberangan secara politik sejak masa pemilihan presiden.

"Kita tahu, Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya, yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada pilpres lalu. Apakah kritik dia murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan," tanya Habiburokhman retoris.

Lebih lanjut, ia menekankan setiap warga negara memiliki hak untuk berambisi dalam politik, termasuk keinginan untuk berkuasa.

Tapi, ia mengingatkan agar ambisi pribadi tersebut tidak mengorbankan stabilitas negara dan kepentingan rakyat banyak, melalui cara-cara yang melanggar hukum.

"Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau. Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat, jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional," tambahnya.

Menjaga Mandat Rakyat Hingga 2029

Habiburokhman mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilah informasi, dan tidak mudah terhasut oleh narasi-narasi yang memecah belah.

Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, evaluasi terhadap kinerja presiden dilakukan melalui mekanisme pemilu yang sah.

Ia mengingatkan, Presiden Prabowo memiliki mandat penuh untuk memimpin selama lima tahun ke depan.

Rakyat diminta untuk bersabar dan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan janji-janji kampanyenya.

"Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029. Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan, rakyat bisa hentikan mandat. Tapi jika dianggap memuaskan, rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya," kata dia.

Menutup pernyataannya, Habiburokhman menekankan bahwa hingga detik ini, kebebasan berpendapat di Indonesia tetap terjaga dengan baik di bawah komando Presiden Prabowo.

Ia membandingkan situasi saat ini dengan kekhawatiran banyak pihak di masa lalu mengenai potensi represi.

Faktanya, menurut Habiburokhman, pemerintahan saat ini justru menunjukkan sikap yang sangat toleran terhadap kritik, sejauh hal tersebut tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

"Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi. Itulah sebabnya, setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorang pun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo," tuturnya.

Bagi Habiburokhman, edukasi kepada masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi "serangan" kritik yang tidak sehat.

Pemerintah dan pendukungnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, agar rakyat tidak terpapar "racun" demokrasi yang disebarkan oleh oknum-oknum dengan kepentingan politik terselubung.

"Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus. Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi," pungkasnya.