Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung

Suara.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan tanggapan terkait OTT KPK terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sanu Wibowo (GSW).

Emil menekankan, agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berpegang teguh pada panduan integritas, meski berada di bawah tekanan atasan.

Gatut Sanu Wibowo bersama ajudannya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi periode 2025-2026.

KPK mengungkap modus unik yang dilakukan Gatut, yakni mewajibkan pejabat yang baru dilantik menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan status ASN sebagai alat kendali atau ancaman.

Menanggapi modus "surat ancaman" tersebut, Emil mengaku masih menunggu informasi lebih mendalam dari otoritas hukum dan internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Saya rasa terlalu dini untuk saya berkomentar teknis, karena tentu kami harus merujuk kepada informasi resmi dan detail dari semua instansi yang terkait, termasuk di internal Pemprov," ujar Emil ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Emil menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan langkah-langkah preventif melalui Inspektorat sebagai motor penggerak.

Koordinasi dengan lembaga antirasuah pun ditegaskannya bersifat rutin dan berkelanjutan.

"Kami harus memastikan seperti Inspektorat sebagai leading sector yang mengoordinasikan dengan KPK untuk upaya pencegahan ini juga telah memahami secara rinci apa yang sebenarnya menjadi peristiwa yang kemudian melandasi upaya untuk perbaikan ke depannya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Pemprov dan KPK terus berlangsung (ongoing) guna menutup celah-celah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Terkait posisi ASN yang diduga berada dalam tekanan dalam kasus tersebut, mantan Bupati Trenggalek ini mengingatkan bahwa setiap pegawai negara telah dibekali dengan pedoman integritas sejak awal.

Emil memperingatkan bahwa menuruti perintah yang melanggar hukum, meski di bawah tekanan, justru akan merugikan ASN itu sendiri.

"Semua PNS, semua ASN itu selalu diberikan panduan mengenai integritas. Ini bagian dari upaya selama ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada tekanan dari manapun asalnya, mereka harus tahu bahwa kalau itu tidak disikapi dengan tepat, itu bisa kemudian merugikan diri mereka sendiri," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dan menahan Bupati Tulungagung, Gatut Sanu Wibowo (GSW), beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2025-2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa penahanan dilakukan setelah tim penyidik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pemeriksaan intensif. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11 sampai dengan 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).

Dalam paparannya, Asep mengungkapkan modus unik yang dilakukan Gatut untuk mengendalikan bawahannya. Usai melantik pejabat di Pemkab Tulungagung, Gatut diduga mewajibkan mereka menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat tersebut sengaja dibuat tanpa tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada pejabat yang bersangkutan. Dokumen ini kemudian dijadikan instrumen untuk menekan para pejabat agar selalu patuh pada perintah Bupati.

“Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus ‘menekan’ para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah GSW,” ujar Asep.