- Pengamat Jamiluddin Ritonga menilai strategi PSI merekrut kader partai lain mencerminkan kelemahan sistem kaderisasi internal partai tersebut.
- Ketergantungan terhadap figur luar dianggap sebagai langkah pragmatis yang belum mampu meningkatkan elektabilitas PSI secara signifikan.
- Tindakan merekrut kader luar berisiko mengaburkan identitas ideologis serta memicu gesekan internal antara kader baru dan lama.
Suara.com - Klaim elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bakal ada kader dari partai lain yang segera bergabung dinilai tidak bisa semata dilihat sebagai keberhasilan politik.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kebanggaan merekrut kader partai lain justru mengindikasikan persoalan di internal partai, terutama dalam hal kaderisasi.
“Ada kesan keberhasilan merebut kader partai lain dipandang sebagai kemenangan politik simbolis. Padahal menerima kader partai lain mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi internal partai dalam menciptakan pemimpin sendiri,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (17/4/2026).
Ia menilai, partai yang kuat semestinya mampu melahirkan pemimpin dari dalam, bukan bergantung pada figur dari luar.
Indikasi tersebut, lanjut dia, terlihat di tubuh PSI. Ia menyinggung posisi Ketua Umum Kaesang Pangarep yang dinilai masih membutuhkan dukungan signifikan dari Ketua Harian Ahmad Ali.
“Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan Kaesang dalam memimpin PSI, termasuk dalam kaderisasi,” ujarnya.
Jamiluddin menegaskan, kekuatan partai idealnya dibangun melalui sistem kaderisasi internal yang solid, bukan dengan mengandalkan “bajakan” kader dari partai lain.
Karena itu, ia menilai langkah PSI lebih mencerminkan sikap pragmatis ketimbang kekuatan ideologis.
“Bangga menerima kader lain bukan karena daya tarik partainya, tapi hanya sebagai sikap pragmatis partai. Lebih mengutamakan kemenangan instan daripada ideologi,” kata dia.
Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa strategi tersebut belum tentu efektif. Ia menyoroti elektabilitas PSI yang masih berada di kisaran 1,2 persen.
“Ini artinya, konsolidasi bersama kader ‘bajakan’ belum juga bisa mendongkrak elektabilitas PSI,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan risiko jangka panjang dari langkah tersebut, yakni potensi kaburnya identitas partai atau ideologi aslinya karena terlalu banyak menampung kader partai lain yang datang dengan ideologi masing-masing.
Tak hanya itu, masuknya kader baru juga berpotensi memicu gesekan internal, terutama dengan kader lama yang merasa tersisih dalam perebutan posisi strategis.
Untuk itu, Jamiluddin mengingatkan agar PSI lebih selektif dalam menerima kader dari luar.
“Jangan sampai PSI hanya dipandang sebagai kendaraan politik untuk meraih posisi strategis semata, bukan sebagai wadah kaderisasi permanen,” katanya.
Ia pun mengingatkan potensi munculnya fenomena “kutu loncat” jika hal tersebut tidak diantisipasi sejak awal.
“Kalau itu terjadi, PSI bisa saja hanya dijadikan kendaraan politik pribadi. Tentu hal itu tidak diinginkan para pendiri PSI,” pungkasnya.
TERPOPULER
