- Pemprov Jawa Tengah menyediakan layanan kesehatan serta visum gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tujuh rumah sakit provinsi.
- Layanan diberikan dengan memprioritaskan tindakan medis segera dan pendampingan UPTD PPA untuk memangkas birokrasi bagi korban kekerasan.
- Pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan pemahaman staf rumah sakit serta mencari mitra baru untuk layanan tes DNA korban.
Namun, ia mendorong UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota untuk aktif mengedukasi RSUD setempat agar mengalokasikan anggaran dan memberikan layanan serupa.
"Kami berharap bisa mengoptimalkan rumah sakit yang ada di milik Pemda (kabupaten/kota)... Harapan kami, UPTD PPA kabupaten/kota bisa belajar bersama bagaimana kita memberikan layanan kesehatan terutama untuk perempuan dan anak secara cepat," tambahnya.
Kendala Tes DNA
Meski mengklaim layanan visum dan pemulihan medis telah berjalan baik, Della mengungkapkan adanya kendala besar dalam pemeriksaan DNA sejak tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pembubaran lembaga Eijkman yang sebelumnya bekerja sama dengan Pemprov.
"Kami masih mencari pihak ketiga yang bisa diajak kerja sama untuk layanan DNA. Mudah-mudahan ada titik terang agar DNA ini bisa dikerjasamakan kembali, mungkin dengan BRIN, sehingga kita bisa memberikan layanan maksimal khususnya untuk kasus kekerasan seksual," pungkasnya.
Pemprov Jateng mengimbau bagi pendamping atau korban agar pendamping dapat berkoordinasi dengan UPTD setempat untuk memastikan korban memperoleh dukungan, termasuk pendampingan selama proses rujukan ke fasilitas layanan di kota lain. (Dinda Pramesti K)
TERPOPULER
