Jejak Berdarah Maluku Tenggara: Mengurai Benang Kusut Kematian Nus Kei di Tengah Rivalitas Politik

Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora atau Nus Kei, tewas usai ditikam secara brutal di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Minggu (19/4/2026) siang. Insiden berdarah ini diduga kuat merupakan aksi pembunuhan berencana yang dipicu oleh dendam lama.

Peristiwa ini bermula saat Nus Kei baru saja menempuh perjalanan udara dengan maskapai Lion Air JT880 dari Jakarta dan mendarat untuk transit di Bandara Pattimura Ambon. Ia datang ke Maluku Tenggara untuk menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Golkar pada 22 April 2026 mendatang.

Setiba di bandara, Nus Kei yang telah dijemput oleh keluarga sempat bertemu untuk mengobrol di depan pintu keluar bandara. Namun tak lama, datang seorang pria berjaket merah dan memakai masker langsung menikam Nus Kei menggunakan sebilah pisau.

Serangan berlangsung singkat namun brutal. Nus Kei tak sempat menghindar, tak lama ia terkapar bersimbah darah di lokasi. Petugas bandara yang melihat kejadian itu langsung mencoba memberikan pertolongan kepada Nus Kei.

Nahas meski sempat mendapat perawatan, nyawa Nus Kei tidak tertolong. Nus Kei tewas dengan setidaknya empat luka tusuk di bagian dada kanan dan kiri, leher kiri dan tulang belakang.

Ekseskusi Terencana

Polisi yang telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap dua pelaku HR (28) dan FU (36). Mereka ditangkap tidak lebih dari 2 jam usai penikaman pada pukul 11.25 WIT di wilayah Maluku Tenggara.

HR, yang teridentifikasi sebagai seorang atlet Mixed Martial Arts (MMA), menggunakan ketangkasan fisiknya untuk melancarkan tusukan mematikan ke tubuh korban.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, ada indikasi perencanaan matang yang tampak menonjol dibanding kemungkinan aksi spontan. Dimulai dari akurasi informasi soal jadwal kedatangan korban.

Para pelaku berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat untuk melakukan cegatan di area publik. Selain itu ada penyiapan senjata tajam serta pemilihan lokasi yang menunjukkan bahwa pelaku telah mengalkulasi risiko.

Dari penyelidikan awal, kepolisian mengungkap aksi ini dilatarbelakangi oleh dendam pribadi.

"Untuk motif berdasarkan hasil pemeriksaan adalah balas dendam," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi, saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Kedua pelaku dendam terhadap korban lantaran Nus Kei diduga sebagai otak pembunuhan terhadap saudara kedua pelaku, yakni Fenansius Wadanubun alias Dani Holat.

Jejak Ketegangan yang Mengendap

Jika ditarik ke belakang, penusukan yang menewaskan Nus Kei bukan sekadar ledakan sesaat di ruang publik. Ia berdiri di atas lapisan konflik yang telah lama mengendap.

Dalam beberapa waktu terakhir, pergerakan Nus Kei kembali masuk dalam orbit perhatian pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini bukan hanya dalam konteks politik lokal, tetapi juga relasi personal yang menyimpan riwayat panjang.

Konflik tersebut berakar pada peristiwa lama yang melibatkan lingkaran Nus Kei dengan John Refra alias John Kei pada 2020. Pada periode itu, ketegangan antara kedua kubu sempat mencuat dalam kasus kekerasan di Jakarta.

Meski proses hukum berjalan, jejak konflik tidak benar-benar hilang, melainkan berubah menjadi residu dendam yang terus hidup di level personal maupun kelompok.

Validasi atas dugaan dendam lama ini kemudian diperkuat oleh keterangan kepolisian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua pelaku mengaku melakukan penusukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian saudara mereka dalam sebuah kasus pada 2020 di Bekasi.

Mereka meyakini Nus Kei sebagai pihak yang berada di balik peristiwa tersebut, yang menewaskan Fenansius Wadanubun alias Dani Holat di kawasan Kalimalang.

Kedua pelaku disebut mengenal korban. Sehingga serangan yang dilakukan bukanlah tindakan acak, melainkan memiliki latar relasi yang jelas.

"Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak dibalik pembunuhan saudara kedua pelaku, Fenansius Wadanubun alias Dani Holat, yang terjadi pada tahun 2020 di Jakarta samping apartemen Metro Galaxi Kalimalang Bekasi," ujar Rositah.

Patron Politik di Maluku Tenggara

Di Maluku Tenggara, sosok Nus Kei tidak berdiri semata sebagai pejabat partai, tetapi sebagai figur yang menempati simpul penting dalam jaringan kekuasaan lokal.

Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar, ia bukan hanya mengendalikan struktur organisasi, melainkan turut memainkan peran sebagai pusat gravitasi politik.

Pengaruhnya terbentuk dari kombinasi posisi formal dan jejaring informal yang mengakar. Ia dikenal memiliki jaringan luas di Maluku Tenggara, yang memungkinkannya menggerakkan mesin partai sekaligus memengaruhi dinamika kekuasaan di tingkat lokal.

Peran patronase itu juga diperkuat oleh rekam jejak politiknya yang panjang. Ia bahkan sempat mengantongi mandat dari DPP Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon Bupati Maluku Tenggara periode 2024–2029.

Dalam konteks lokal, legitimasi semacam ini memperkuat statusnya sebagai figur yang bukan hanya berpengaruh, tetapi juga memiliki akses langsung terhadap jalur kekuasaan yang lebih tinggi.

Di tingkat masyarakat, pengaruh Nus Kei tidak berhenti pada politik elektoral. Ia dikenal sebagai tokoh yang dihormati dengan kemampuan menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat yang masih kuat dengan relasi kekerabatan dan loyalitas kelompok.

Partai Golkar mengecam tindakan keji terhadap Nus Kei tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji meminta aparat kepolisian dapat mengungkap motif di balik peristiwa tersebut.

"Kami sangat berduka, sedih, dan marah atas peristiwa ini. Kami menuntut aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas peristiwa tersebut," uja Sarmuji.

Alarm Keamanan Politik

Insiden yang menewaskan Nus Kei tidak hanya menyisakan duka, tetapi memunculkan pertanyaan serius tentang ruang aman dalam praktik politik lokal.

Di tengah pola patronase yang kuat dan konflik yang belum sepenuhnya selesai, kekerasan menjadi ancaman nyata yang bisa muncul kapan saja. Terutama ketika perbedaan tidak dikelola dengan baik.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, mengingatkan bahwa politik seharusnya tidak pernah menjadi ruang yang membiarkan ancaman kekerasan tumbuh.

"Ruang politik itu harus bebas dari ancaman kekerasan, baik fisik maupun teror. Kita tidak mau masuk dalam space of terrorism, di mana semua orang merasa takut," kata Zuly kepada Suara.com, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap kekerasan justru membuka jalan menuju kondisi yang lebih berbahaya. Tidak hanya kepada politisi tapi bisa merembet ke akademisi, hingga aktivis.

Dalam konteks kasus ini, Zuly melihat adanya potensi bahwa kekerasan tidak selalu berdiri sendiri. Melainkan bisa melibatkan pola yang lebih terstruktur.

Fenomena kekerasan politik, kata Zuly, tidak bisa dilekatkan secara spesifik pada wilayah tertentu. Baik di Indonesia Timur, Tengah, maupun Barat, potensi konflik selalu ada.

"Bukan soal wilayah. Di mana-mana konflik itu ada. Tapi harus ada saluran aspirasi, harus dikelola. Kalau tidak, sangat mungkin berubah jadi kekerasan," ujarnya.

Dalam banyak kasus, menurutnya, perbedaan pilihan politik atau kepentingan sering kali berubah menjadi tindakan agresif karena tidak adanya mekanisme penyaluran yang sehat.

Ketika ruang dialog menyempit dan emosi dibiarkan berkembang tanpa kontrol, konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara demokratis justru menjelma menjadi kekerasan di tingkat akar rumput.

Ia turut mengingatkan bahwa faktor pendorong tidak selalu murni berasal dari konflik itu sendiri, tetapi bisa diperparah oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam konteks ini, kasus Nus Kei menjadi refleksi bahwa kegagalan mengelola perbedaan. Ditambah pula dengan residu konflik lama dan kepentingan yang bertumpuk sehingga menciptakan kondisi yang rentan.

Terlebih ketika konflik sudah dibalut dengan kebencian atau sentimen personal terhadap lawan politik, eskalasinya menjadi semakin sulit dikendalikan.

Zuly juga menyoroti pentingnya peran aparat keamanan, tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga pencegahan.

Lebih jauh mengenai fenomena yang berkaitan kuat dengan pola patron-klien dalam politik lokal. Menurutnya, figur-figur kuat seperti Nus Kei tidak dipungkiri memiliki pengaruh besar terhadap jaringan di bawahnya.

Namun, kekuatan itu semestinya diarahkan untuk meredam, bukan justru memicu konflik.

"Orang kuat harus memberi teladan, bukan justru membiarkan lingkungan yang penuh dendam dan kekerasan," ujarnya.

Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa konflik dalam politik adalah hal yang wajar. Perbedaan atau konflik yang ada perlu dikelola dan dicegah agar tidak berubah menjadi kekerasan.

Kasus Nus Kei menjadi pengingat bahwa di balik kontestasi politik, ada kebutuhan mendasar yang kerap terabaikan: rasa aman. Tanpa itu, politik tidak lagi menjadi ruang adu gagasan, melainkan arena yang rawan mengorbankan nyawa.