- PT Pertamina menyesuaikan harga BBM dan gas non-subsidi pada 22 April 2026 akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.
- Disparitas harga yang melebar berpotensi memicu praktik penyelewengan, pengoplosan, serta migrasi konsumen mampu ke produk bersubsidi yang tidak tepat.
- FKBI mendesak pemerintah dan penegak hukum melakukan pengawasan ketat serta menjatuhkan sanksi tegas guna mencegah perilaku ilegal di lapangan.
Ia menyoroti temuan World Bank yang menyebut mayoritas subsidi energi saat ini masih dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi roda empat, yang sejatinya masuk kategori tidak tepat sasaran.
Jika tren ini terus berlanjut tanpa pengawasan ketat, ketahanan fiskal negara dipertaruhkan demi subsidi yang tidak sampai ke tangan yang benar.