Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Kamis, 23 April 2026 | 11:17 WIB
Media Malaysia Beberkan 3 Negara Terdampak Besar Jika Selat Malaka Kena Tarif
Selat Malaka (Google Maps)
  • Indonesia kaji penerapan pungutan kapal di Selat Malaka untuk meningkatkan pendapatan kedaulatan ekonomi.

  • Kebijakan ini mendukung visi Presiden Prabowo dalam memposisikan Indonesia sebagai kekuatan perdagangan global.

  • Rencana tersebut menghadapi tantangan diplomasi karena ditolak oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Suara.com - Pemerintah Indonesia mulai mengkaji penerapan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Malaka demi memperkuat posisi tawar ekonomi nasional.

Langkah ini menjadi terobosan baru dalam pengelolaan wilayah perairan yang selama ini hanya menjadi jalur perlintasan gratis.

Dikutip dari Freemalaysiatoday, kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya ofensif untuk memastikan Indonesia mendapatkan manfaat nyata dari padatnya aktivitas perdagangan dunia.

Wacana ini muncul sebagai bentuk dukungan terhadap visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan perdagangan global Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengambil peran lebih besar di jalur strategis tersebut.

Purbaya menilai Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal dari sektor pelayaran internasional di wilayahnya.

“Indonesia bukan negara marginal. Kita berada di sepanjang rute perdagangan dan energi global utama, namun kapal-kapal yang melewati Selat Malaka tidak dipungut biaya,” ujar Purbaya dalam sebuah simposium di Jakarta.

Menurutnya, perubahan pola pikir sangat diperlukan agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri.

“Dengan semua sumber daya yang kita miliki, kita seharusnya tidak berpikir defensif. Kita perlu mulai berpikir lebih ofensif, tetapi dengan cara yang terukur,” tambah Purbaya.

Rencana ini bahkan mulai melirik model sistem tol yang diterapkan Iran di Selat Hormuz sebagai referensi.

Meski memiliki urgensi tinggi, realisasi pungutan ini diprediksi tidak akan berjalan dalam waktu dekat.

Pemerintah menyadari perlunya koordinasi intensif dengan negara-negara pantai lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hambatan utama diperkirakan datang dari potensi penolakan industri pelayaran internasional yang terbiasa dengan akses tanpa biaya.

Singapura dan Malaysia sejauh ini menunjukkan sikap yang berseberangan dengan keinginan Indonesia terkait pungutan tersebut.

Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook menyatakan komitmennya terhadap kebebasan navigasi dan transit di selat tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban

WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:09 WIB

Blokade Militer Amerika Serikat Cegat Kapal Tanker Iran Dekat Perairan Indonesia

Blokade Militer Amerika Serikat Cegat Kapal Tanker Iran Dekat Perairan Indonesia

News | Kamis, 23 April 2026 | 10:48 WIB

Ekspor 200 Ribu Ton Beras RI ke Malaysia Terganjal: Harga Penawaran Terlalu Murah!

Ekspor 200 Ribu Ton Beras RI ke Malaysia Terganjal: Harga Penawaran Terlalu Murah!

Bisnis | Kamis, 23 April 2026 | 10:22 WIB

Terkini

Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka

Kata-kata Menlu Singapura Tolak Purbaya Soal Tarif Selat Malaka

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:34 WIB

Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat

Protes Usul KPK Soal Ketum Parpol Cukup 2 Periode, Sahroni: Hak Internal, Tak Bisa Diganggu Gugat

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:21 WIB

Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!

Polisi Bekuk Sindikat Ganjal ATM Jaktim: 4 Pelaku Ditangkap, Gasak Rp 274 Juta Pakai Tusuk Gigi!

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:20 WIB

Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan

Perang Dunia III di Depan Mata! Jerman Kekurangan Tentara, Warga 70 Tahun Jadi Pilihan

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:17 WIB

Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen

Nasib Peserta UTBK 2026 yang Curang di Undip, Terancam Masuk Daftar Hitam Permanen

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:13 WIB

WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban

WNI Dikurung di Malaysia, 2 Pelaku Didenda Usai Tahan Paspor Korban

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:09 WIB

KPK Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode, Siapa yang Paling Lama Menjabat?

KPK Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode, Siapa yang Paling Lama Menjabat?

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:05 WIB

UU PPRT Disahkan, Menko Cak Imin: Jaminan Sosial PRT Wajib, Bukan Lagi Pilihan!

UU PPRT Disahkan, Menko Cak Imin: Jaminan Sosial PRT Wajib, Bukan Lagi Pilihan!

News | Kamis, 23 April 2026 | 11:01 WIB

Jangan Cari Kenyamanan Pribadi, Menhaj ke Petugas Haji: Kita Datang untuk Melayani, Bukan Dilayani!

Jangan Cari Kenyamanan Pribadi, Menhaj ke Petugas Haji: Kita Datang untuk Melayani, Bukan Dilayani!

News | Kamis, 23 April 2026 | 10:55 WIB

Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Kunci Sukses Transformasi Digital Pemerintah

Kolaborasi Lintas Instansi Jadi Kunci Sukses Transformasi Digital Pemerintah

News | Kamis, 23 April 2026 | 10:55 WIB