REGIONAL:
- Menteri Pertahanan Malaysia menegaskan bahwa pengelolaan keamanan Selat Malaka merupakan kewenangan penuh negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja.
- Pemerintah Malaysia menolak intervensi pihak luar dalam menjaga stabilitas jalur pelayaran strategis yang menghubungkan perdagangan global tersebut.
- Setiap kebijakan baru di Selat Malaka harus melalui konsensus bersama antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand secara kolaboratif.
Suara.com - Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pengelolaan Selat Malaka tidak memerlukan campur tangan negara di luar kawasan.
Jalur pelayaran strategis yang menjadi nadi perdagangan global itu dinilai masih aman dan sepenuhnya dapat dikelola oleh negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN.
Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin menyatakan bahwa setiap keputusan terkait Selat Malaka harus dibahas dan disepakati bersama oleh negara-negara yang berbatasan langsung, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Pernyataan ini muncul di tengah isu yang menyebut adanya minat Amerika Serikat untuk ikut mengendalikan jalur tersebut.
"Segala hal yang berkaitan dengan Selat Malaka harus diputuskan bersama oleh negara-negara di kawasan ini, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand," ucap Khaled Nordin dikutip dari bharian.com.my.
"Selat Malaka berada dalam kondisi aman, tidak ada hambatan bagi kapal yang melintas, dan tidak ada alasan bagi negara mana pun, baik kecil maupun besar, untuk menyatakan niat menguasainya," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa negara-negara di kawasan telah memiliki kapasitas untuk menjaga keamanan jalur laut tersebut tanpa perlu intervensi pihak luar.
Kerja sama regional dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas dan kelancaran arus perdagangan di salah satu jalur tersibuk dunia itu.
Bagi Indonesia, isu ini menjadi relevan mengingat peran strategis Selat Malaka dalam perdagangan dan logistik nasional.
Selain itu, muncul pula laporan bahwa Indonesia tengah mengkaji kemungkinan penerapan pungutan terhadap kapal komersial yang melintas.
Menanggapi hal tersebut, Malaysia menekankan pentingnya pendekatan berbasis konsensus ASEAN.
Setiap kebijakan, termasuk potensi pungutan, dinilai harus melalui pembahasan bersama agar tidak memicu ketegangan di kawasan.
Di sisi lain, pembahasan isu ini berlangsung di sela agenda Pameran Layanan Pertahanan Asia (DSA) dan Pameran Keamanan Nasional (NATSEC) Asia 2026 di Kuala Lumpur.
Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi negara-negara untuk memperkuat diplomasi pertahanan sekaligus membangun komunikasi lintas kepentingan.
Menurut Mohamed Khaled, forum seperti DSA dan NATSEC tidak hanya berfungsi sebagai ajang pameran, tetapi juga sebagai wadah mempertemukan negara-negara dengan kepentingan berbeda dalam suasana yang kondusif.
Selain itu, kegiatan ini turut membuka peluang bagi industri pertahanan lokal di kawasan untuk terlibat dalam rantai pasok global, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra internasional di sektor teknologi dan keamanan.
TERPOPULER
