Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat

Suara.com - Sebuah tabir gelap terungkap dari balik dinding Daycare Little Aresha di wilayah Umbulharjo, Yogyakarta.

Kasus yang mencuat pada akhir April 2026 ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan dugaan praktik kekerasan sistematis dan tidak manusiawi terhadap puluhan balita yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang.

Langkah tegas diambil oleh Polresta Yogyakarta dengan melakukan penggerebekan pada Jumat, 24 April 2026. Sebanyak 30 orang, mulai dari pengasuh lapangan hingga jajaran pejabat yayasan, kini berada di bawah pengawasan ketat kepolisian.

Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sangat menyayat hati; mulai dari balita yang tangan dan kakinya diikat kencang, hingga pembiaran anak-anak tanpa busana di dalam ruangan tertutup.

Berdasarkan penyelidikan maraton yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, ditemukan bukti digital berupa video yang menunjukkan tindakan biadab.

Sebanyak 53 dari 103 anak yang terdaftar terindikasi kuat menjadi korban kekerasan fisik dan penelantaran. Angka ini diprediksi masih akan terus bertambah seiring banyaknya orang tua yang mulai melaporkan kejanggalan serupa.

Dampak dari perlakuan ini tidak hanya menyasar kondisi psikologis berupa trauma mendalam, tetapi juga kesehatan fisik yang fatal.

Beberapa orang tua melaporkan buah hati mereka menderita pneumonia dan gangguan paru-paru akibat kondisi lingkungan pengasuhan yang tidak higienis dan cenderung dibiarkan dalam kondisi tidak layak.

Alibi pengelola yang selalu menyalahkan kondisi rumah setiap kali ditemukan luka pada tubuh anak kini terpatahkan oleh bukti-bukti kuat yang ditemukan penyidik.

Potensi Pidana dan Ancaman Hukuman

Penegakan hukum dalam kasus Little Aresha akan berfokus pada undang-undang berlapis untuk memastikan keadilan bagi para korban. Berikut adalah poin-poin hukum yang berpotensi menjerat para pelaku:

1. Pelanggaran UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Pelaku utama, yakni para pengasuh yang melakukan kekerasan fisik secara langsung, akan dijerat dengan Pasal 76C yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Ancaman Hukuman: Berdasarkan Pasal 80, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, ancaman penjaranya mencapai 5 tahun.

Pemberatan Hukuman: Mengingat pelaku adalah orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan/pendidikan (pengasuh daycare), maka hukuman tersebut ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana pokok. Artinya, ancaman hukuman bisa melampaui 6 hingga 7 tahun penjara.

2. Pasal Penelantaran Anak

Selain kekerasan fisik, tindakan membiarkan anak dalam kondisi terikat tanpa pakaian memenuhi unsur Pasal 76B mengenai penelantaran anak.

Berdasarkan Pasal 77, tindakan penelantaran yang mengakibatkan anak mengalami sakit fisik atau mental diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

3. Pasal Penyekapan (Pasal 333 KUHP)

Tindakan mengikat kaki dan tangan balita secara paksa dapat dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang atau penyekapan.

Pasal 333 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, ancamannya meningkat menjadi 9 tahun penjara.

Tanggung Jawab Hukum Pemilik Yayasan dan Manajemen

Kasus ini tidak berhenti pada pengasuh yang "menarik tali" atau "memukul anak." Pemilik yayasan dan pejabat manajemen memegang tanggung jawab hukum yang besar. Secara hukum, pengelola dapat dianggap melakukan pembiaran (omission) terhadap tindak pidana yang terjadi di bawah wewenangnya.

Jika terbukti bahwa manajemen mengetahui praktik ini atau sengaja menutupi aksi kekerasan dengan membatasi akses CCTV dan memberlakukan aturan "jemput harus lapor 30 menit sebelumnya," mereka dapat dijerat sebagai orang yang "turut serta melakukan" atau "membantu melakukan" tindak pidana sesuai Pasal 55 dan 56 KUHP.

Selain jerat pidana individu, yayasan sebagai badan hukum juga terancam sanksi administratif berat berupa pencabutan izin operasional secara permanen serta gugatan perdata ganti rugi dari para orang tua korban atas kerugian materiil dan immateriil (trauma dan biaya pengobatan).

Salah satu sorotan tajam dalam kasus ini adalah sistem pengawasan yang manipulatif. Pengelola Little Aresha sengaja menutup akses CCTV di dalam ruang pengasuhan dan hanya menyediakan pantauan di area luar.

Prosedur penjemputan yang harus dilaporkan 30 menit sebelumnya diduga kuat menjadi celah bagi pengasuh untuk "merapikan" kondisi anak-anak yang semula diikat agar tampak normal saat dijemput orang tua.