- Anggota DPR TB Hasanuddin menyoroti tindakan Dandim 1501/Ternate yang membubarkan nonton bareng film Pesta Babi di Kota Ternate.
- Pembubaran tersebut dinilai melanggar konstitusi, melampaui wewenang TNI, serta mencederai hak kebebasan memperoleh informasi sesuai Pasal 28F UUD 1945.
- TNI diminta mengedepankan koordinasi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan serta meningkatkan transparansi pemerintah guna meminimalisir resistensi masyarakat terhadap proyek strategis.
“Pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Sosialisasi itu penting agar publik memahami tujuan proyek, dampaknya, dan manfaatnya. Dengan komunikasi yang baik, polemik seperti ini bisa diminimalisir,” pungkasnya.