- Presiden Prabowo bertemu tokoh ekonomi nasional di Istana Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026, membahas strategi stabilitas ekonomi.
- Para tokoh berbagi pengalaman penanganan krisis ekonomi masa lalu terkait lonjakan harga minyak dan tekanan inflasi global.
- Pemerintah berkomitmen memperkuat regulasi sektor keuangan dan permodalan perbankan demi menjaga ketahanan ekonomi nasional di masa depan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia. Mereka antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga usai pertemuan.
Para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar.
Pada masa lalu, kata Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang melonjak tinggi dan berdampak pada inflasi.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” kata Airlangga.
Menurutnya, kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi dinilai lebih kuat, sementara depresiasi rupiah juga berada pada tingkat yang lebih rendah.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ujarnya.
Pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran dari pertemuan tersebut, termasuk mengenai langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan.
Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk terus memonitor regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan, mengingat jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika global.