Reformasi 98 Sudah Mati, Okky Madasari Soroti Kembalinya Militerisme

Suara.com - Pengamat sosial politik Okky Madasari menyebut Reformasi 1998 telah mati setelah dinilai gagal menjaga supremasi sipil dan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Okky dalam sebuah diskusi panjang soal demokrasi, militerisme, hingga masa depan gerakan sipil di Indonesia.

“Buat saya reformasi sudah mati. Pernah hidup, pernah tumbuh, tapi sudah mati,” kata Okky dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, Reformasi 1998 tidak lagi bisa dipandang sebagai proyek politik yang masih berjalan. Ia menilai Indonesia kini membutuhkan “episode baru” dengan generasi dan semangat perjuangan yang berbeda.

“Kalau kita bicara bangsa Indonesia ke depan setelah Mei 2026 ini, kita sudah lagi tidak melihat ini sebagai sebuah kelanjutan dari reformasi. Kita harus melihat ini sebagai titik awal yang baru,” ujarnya.

Okky menilai matinya reformasi dapat dilihat dari gagalnya sejumlah agenda utama Reformasi 1998, mulai dari penegakan hukum terhadap rezim Orde Baru hingga supremasi sipil.

“Kalau kita kembalikan lagi ke tujuan reformasi pada waktu itu, itu kan sebenarnya ada agenda. Adili Soeharto salah satunya. Lalu kemudian supremasi sipil,” kata dia.

Ia kemudian menyoroti apa yang disebutnya sebagai kembalinya militerisme dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Okky memetakan sedikitnya lima sektor yang dinilai mengalami penetrasi militerisme.

“Ketika militer sekarang menduduki jabatan-jabatan sipil. Ketika ada posisi-posisi yang seharusnya tidak dipegang oleh militer di pemerintahan dengan segala justifikasi justru diberikan pada militer,” ujarnya.

Di sektor politik dan pemerintahan, Okky menyinggung keberadaan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Sementara di bidang ekonomi, ia menyoroti masuknya purnawirawan militer ke struktur pimpinan BUMN hingga keterlibatan aparat dalam pengamanan program ekonomi pemerintah.

“Koperasi Merah Putih yang menjaga adalah militer. Itu adalah militerisme dalam bidang ekonomi kita,” katanya.

Pada sektor pangan dan lingkungan, Okky menyinggung keterlibatan TNI dan Polri dalam program pangan pemerintah seperti MBG dan SPPG, hingga pengelolaan konflik agraria.

“Kalau kita bicara tentang tanam singkong, food estate itu tentara,” ucapnya.

Sementara di bidang pendidikan, ia mengkritik rencana pembekalan militer terhadap penerima beasiswa LPDP. Menurutnya, hal itu berpotensi membatasi kebebasan berpikir kalangan akademik.

“Tujuannya untuk mengontrol ‘ini yang boleh kalian lakukan nanti di luar negeri dengan beasiswa ini. Ini yang enggak boleh, jangan kritis, jangan menjelek-jelekkan pemerintah’,” kata Okky.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menghilangkan daya kritis intelektual muda Indonesia.