- Pengamat sosial politik Okky Madasari mengkritik pelemahan independensi KPK melalui revisi undang-undang dan perubahan status pegawai menjadi ASN.
- Okky menyatakan KPK kehilangan jati diri sebagai institusi anti-korupsi yang gagah akibat intervensi kepentingan politik sejak era Jokowi.
- Meskipun KPK masih menangkap ratusan kepala daerah, lembaga tersebut dianggap mengalami degradasi semangat reformasi akibat pelemahan sistematis secara berkelanjutan.
Matinya Reformasi di Era Jokowi

Lebih lanjut, Okky menganalisis bahwa proses "mati suri" atau pelemahan semangat Reformasi ini mulai terlihat jelas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia mencatat bahwa penurunan indeks demokrasi Indonesia sejalan dengan dimulainya upaya revisi UU KPK pada akhir periode pertama Jokowi.
"Pelemahan KPK itu sudah dimulai juga sebelum periode kedua Pak Jokowi itu dimulai. Jadi saya ingat demo-demo untuk revisi UU KPK itu itu sudah terjadi di periode pertama di tahun-tahun terakhir. Jadi kalau dari indikator itu dari situlah sudah dimulainya itu di babak-babak untuk matinya reformasi," ujar Okky.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menyebut Jokowi sebagai penyebab tunggal matinya reformasi.
Namun, ia menilai Jokowi memiliki andil besar karena berbagai pelemahan institusi demokrasi terjadi saat dirinya menjabat sebagai presiden.
Okky juga menyinggung praktik nepotisme politik, termasuk keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik nasional, yang menurutnya bertentangan dengan semangat reformasi.
“Pak Jokowi jelas punya andil besar dan Pak Jokowi adalah salah satu aktor utama karena beliau presiden. Jadi dari sini kemudian semakin meruncing, semakin meruncing, semakin dilanjutkanlah di era hari ini,” pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)