REGIONAL:
- Mantan Jaksa Agung Pam Bondi bersaksi di Komite Pengawasan DPR AS mengenai transparansi dokumen kasus Jeffrey Epstein pada 29 Mei 2026.
- Pemerintah mengeklaim telah merilis jutaan dokumen sesuai prosedur hukum, namun menuai kritik karena keterlambatan waktu dan kesalahan proses penyuntingan data.
- Komite Pengawasan DPR AS menuntut keterbukaan penuh atas seluruh dokumen Epstein guna mengungkap fakta kasus yang dinilai belum terselidiki secara menyeluruh.
Menurutnya, publik Amerika berhak mengetahui kebenaran terkait kasus Epstein dan para korban juga berhak mendapatkan keadilan.
"Kami ingin mengungkap kebenaran kepada rakyat Amerika. Kasus ini belum pernah diselidiki secara menyeluruh," katanya.
Penyelidikan ini juga kembali memunculkan perhatian terhadap hubungan masa lalu antara Presiden Donald Trump dan Jeffrey Epstein.
Keduanya diketahui pernah berada dalam lingkaran sosial yang sama pada era 1990-an hingga awal 2000-an.
Namun Trump berulang kali menegaskan bahwa dirinya telah memutus hubungan dengan Epstein jauh sebelum pengusaha tersebut mengaku bersalah dalam kasus prostitusi anak di bawah umur pada 2008.
Pemerintahan Trump juga membantah tudingan bahwa dokumen tertentu sengaja ditahan untuk melindungi presiden dari sorotan publik.
Dalam kesaksiannya, Bondi menyampaikan simpati kepada para korban Epstein.
"Saya sangat menyesal atas apa yang mereka alami akibat monster itu," ujar Bondi.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak memimpin langsung proses peninjauan seluruh dokumen karena tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada Wakil Jaksa Agung saat itu, Todd Blanche.
TERPOPULER