- Timwas Haji DPR RI melaporkan buruknya fasilitas tenda, sanitasi, dan distribusi konsumsi jemaah haji di kawasan Mina, Arab Saudi.
- Keterlambatan makanan dan kepadatan tenda menyebabkan penurunan kesehatan jemaah haji Indonesia, khususnya bagi kelompok lanjut usia di lapangan.
- DPR mendesak perbaikan layanan syarikah dan mengusulkan skema tanazul bagi jemaah berisiko tinggi demi mencegah masalah kesehatan lebih lanjut.
Suara.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melaporkan sejumlah permasalahan serius terkait pelayanan jemaah haji Indonesia selama berada di kawasan Mina, Arab Saudi.
Temuan tersebut mencakup fasilitas tenda yang tidak layak, krisis sanitasi, hingga keterlambatan distribusi konsumsi yang menyebabkan kondisi kesehatan jemaah menurun.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menampung jemaah.
Ia menyoroti fasilitas toilet dan kepadatan tenda yang dianggap sangat memprihatinkan.
"Saya menemukan beberapa temuan kaitan dengan fasilitas tenda, terutama dari fasilitas toilet. Kemudian tenda yang ternyata tidak nyaman untuk para jemaah, di mana dipaksakan untuk jemaah berdempet-dempetan," ujar Selly dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/2026).
Selain masalah kepadatan, ketersediaan air bersih untuk keperluan wudu juga menjadi keluhan utama. Atas kondisi ini, Selly mendesak pihak syarikah yang bekerja sama dengan Kidana (perusahaan pengembang pemerintah Arab Saudi) untuk segera memenuhi komitmen pelayanan mereka.
Persoalan paling krusial yang ditemukan adalah sistem distribusi logistik.

Selly melaporkan adanya jemaah, terutama lansia, yang jatuh sakit akibat tidak menerima asupan makanan dalam waktu yang lama.
"Ada beberapa jemaah yang sudah 9 jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR," tegasnya.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas kesehatan di area tenda untuk menangani jemaah yang sakit akibat kelelahan dan kelaparan.
Sebagai solusi evaluasi ke depan, Selly mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema tanazul (pemulangan ke hotel di Makkah) bagi jemaah berisiko tinggi daripada memaksakan mabit di tenda Mina yang overkapasitas.
"Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah, kenapa jemaah tidak ditanazulkan saja sehingga tidak menjadi beban. Jangan sampai mereka terbebani, tidak mendapatkan makanan, sakit di dalam tenda, dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak," ujarnya.
Meski memberikan kritik tajam terhadap kondisi di Mina, Selly tetap memberikan apresiasi terhadap layanan haji 2026 di wilayah lain yang dianggap mengalami kemajuan.
"Secara keseluruhan, untuk beberapa pelayanan di Makkah dan Madinah berjalan dengan relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang kendalanya itu berada di Mina," jelas Selly.
Ia menekankan bahwa fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) adalah titik paling kritis yang membutuhkan persiapan ekstra matang.
"Tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini akan menjadi titik perhatian DPR ke depannya," tutupnya.