REGIONAL:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertahankan aset negara di Dago dari gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen di PTUN Jakarta.
- Pemprov Jabar menilai gugatan tersebut cacat hukum karena organisasi penggugat sudah dinyatakan bubar sejak tahun 1960.
- Gubernur Dedi Mulyadi berkomitmen menjaga seluruh aset daerah demi kepentingan masyarakat dan menolak klaim pihak ilegal.
Arief Nadjemudin menekankan bahwa organisasi PLK saat ini tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk melakukan tindakan hukum apa pun, termasuk menggugat keputusan pemerintah.
Status badan hukum organisasi tersebut menjadi poin utama yang dipersoalkan oleh tim hukum Pemprov Jabar di hadapan majelis hakim.
“Saya tambahkan juga terkait dengan organisasi PLK ini sebenarnya tidak punya legal apa pun untuk menggugat apa pun, apalagi bukan sebagai badan hukumnya. Sudah mati,” tegas Arief.
Diketahui, Gubernur Dedi Mulyadi secara resmi telah menyampaikan keberatan atas perkara Nomor 435/G/2025/PTUN.JKT yang diajukan oleh PLK.
Dalam dokumen keberatannya, pihak Pemprov Jabar menilai bahwa gugatan yang diarahkan kepada Kemenkum cq Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tersebut cacat hukum karena penggugat tidak memiliki kapasitas legal yang diakui oleh negara.
Sikap keras yang ditunjukkan KDM menjadi garis kebijakan utama Pemprov Jabar untuk membentengi aset-aset vital dari klaim organisasi yang legalitasnya diragukan.
Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa fasilitas publik dan lahan milik negara tetap berfungsi untuk kepentingan rakyat Jawa Barat, bukan beralih tangan ke pihak swasta atau organisasi yang tidak berhak.
Berdasarkan catatan sejarah dan hukum, Pemprov Jabar berulang kali menyatakan bahwa PLK bukanlah turunan sah dari HCL.
Secara historis, HCL telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 50 Tahun 1960.
Dengan dasar hukum tersebut, klaim PLK atas aset-aset peninggalan HCL dianggap gugur demi hukum.
Dalam persidangan lanjutan di PTUN Jakarta, pihak tergugat dari Ditjen AHU Kemenkum menghadirkan dua saksi ahli dan saksi fakta untuk memperkuat posisi pemerintah.
Saksi yang hadir adalah Dr. Benny Wullur S.H, M.H.Kes serta Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan (Kesbangpol) Jawa Barat, Irman Nugraha, S.H., M.H.
Kehadiran para saksi ini diharapkan mampu memberikan gambaran terang benderang mengenai status hukum PLK dan sejarah aset yang diperebutkan.
Pemprov Jabar menyatakan kesiapannya untuk menghadapi seluruh rangkaian proses hukum ini hingga tingkat akhir.
Konsistensi dalam menjaga aset negara di kawasan Dago dan wilayah lainnya di Jawa Barat menjadi ujian bagi kepemimpinan KDM dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi kekayaan daerah dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
TERPOPULER
