'Nyerah Jadi WNI tapi Sayang sama RI', Aksi Ibu di Yogya Soroti Ekonomi hingga Korupsi

Suara.com - Aksi damai bertajuk "Nyerah Jadi WNI tapi Sayang sama RI" digelar kelompok sipil Suara Ibu Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat di Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan keresahan terhadap kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga praktik korupsi yang dinilai semakin memperburuk kehidupan rakyat.

Humas Suara Ibu Yogyakarta, Marsinah, mengatakan aksi itu sengaja dikemas dengan lebih ramah bagi perempuan dan anak. Bentuk kegiatannya pun beragam, mulai dari diskusi publik, permainan, pemaparan hasil riset mahasiswa, hingga penyediaan "Kotak Sambat" sebagai medium warga menyampaikan keluhan terhadap negara.

Menurutnya, pendekatan tersebut dipilih untuk mengakomodasi warga yang tidak nyaman turun ke jalan, tetapi tetap ingin menyuarakan kritik terhadap situasi yang terjadi saat ini.

"Ada banyak medium untuk, ada banyak cara untuk menyampaikan kegelisahan kita. Enggak semua orang itu nyaman dengan turun ke jalan, teriak-teriak di jalan," kata Marsinah.

"Hari ini adalah aksi damai, intinya adalah nyerah jadi WNI tapi sayang sama RI," imbuhnya.

Marsinah menilai masyarakat belakangan ini terus dihantam berbagai regulasi dan keputusan politik yang membingungkan serta sulit diprediksi. Mulai dari ketidakstabilan nilai tukar mata uang, kasus korupsi di pemerintahan, hingga beban regulasi perpajakan baru yang dinilai semakin mencekik sektor usaha kecil dan menengah.

"Jadi ada banyak banget kejutan-kejutan yang itu bukan kejutan yang membahagiakan, tapi bikin kita semakin hopeless," ujarnya.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu dipaksakan berjalan meski sudah muncul dugaan korupsi di level pejabat tinggi. Ia bahkan menduga praktik korupsi dalam program tersebut berpotensi terjadi secara sistemik hingga ke level bawah apabila tidak segera dihentikan.

Ia melanjutkan, serangkaian kebijakan tersebut alih-alih membawa kesejahteraan, justru memicu keputusasaan di tengah masyarakat.

Tak hanya MBG, Suara Ibu Indonesia juga menyoroti proyek food estate di Merauke dan sejumlah daerah lain yang dinilai memicu represi terhadap masyarakat sipil.

Marsinah turut menyinggung kasus yang menimpa Andrie Yunus dan Mama Yasinta sebagai contoh bagaimana warga yang menyuarakan ketidakadilan justru mengalami tekanan.

Dalam aksi tersebut, Suara Ibu Indonesia berkolaborasi dengan mahasiswa UGM dan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang mempresentasikan hasil riset mengenai diskriminasi terhadap perempuan pengemudi ojol. Mereka menilai status kemitraan yang dijanjikan pemerintah kepada pengemudi ojol belum benar-benar berpihak pada pekerja.

"Sebenarnya itu (diskriminasi) juga dialami oleh ojol yang lain, cuman kalau perempuan memang dia akan mengalami ketidakadilan yang semakin berlapis-lapis karena posisinya sebagai perempuan," ungkapnya.

Ia juga mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai kontradiktif dengan sejumlah proyek dan perjalanan luar negeri pejabat negara. Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk subsidi pangan dan penguatan UMKM yang saat ini semakin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pihaknya mendesak pemerintah memangkas bahkan menghentikan program MBG apabila tidak benar-benar tepat sasaran.

"Kita ingin menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan. Kita tahu hari ini negara kita dikelola oleh siapa aja, kemudian kita tahu bagaimana keuangan negara hari ini, fiskal hari ini, itu siapa yang menentukan. Rakyat sama sekali tidak punya posisi tawar, apalagi kampus, semuanya harus nurut kepada negara," ujarnya.

Mereka juga meminta perlindungan terhadap hak sipil dan hak asasi manusia (HAM) diperkuat, termasuk membebaskan tahanan politik yang dianggap menjadi korban pembungkaman suara kritis.

"Melalui gerakan warga kolektif yang damai, tertib, dan substantif ini, kami berharap suara dari akar rumput dapat memperkuat posisi tawar warga demi melahirkan negara yang adil," tandasnya.