Jelang Vonis, Tim Advokasi Minta Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Dihentikan

Suara.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi menyerahkan surat permohonan penghentian perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (8/6/2026).

Langkah tersebut dilakukan menjelang pembacaan vonis kasus penyiraman air keras Andrie Yunus terhadap empat terdakwa yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (10/6/2026).

Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi, Dimas Bagus Arya, mengatakan permohonan penghentian perkara diajukan setelah keluarnya putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan proses hukum kasus tersebut.

“Pagi hari ini kami menyerahkan surat permohonan penghentian perkara dengan alasan atau dengan argumentasi bahwa semenjak adanya putusan praperadilan nomor 62 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal konteks kasusnya Andrie Yunus, penyiraman air keras kepada Andrie Yunus,” kata Dimas di depan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menurut dia, putusan praperadilan tersebut menguatkan argumentasi tim hukum bahwa penyelesaian perkara seharusnya dilakukan melalui mekanisme peradilan umum.

“Kami kemudian melakukan upaya permohonan untuk melakukan penghentian perkara karena secara argumentasi seharusnya batal demi hukum,” ujarnya.

Dimas menyebut surat tersebut merupakan kali kedua yang disampaikan pihaknya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sebelumnya, tim hukum Andrie Yunus telah mengirimkan surat keberatan terkait proses persidangan yang sedang berjalan.

“Oleh karena itu, kami ini kali kedua kami menyerahkan surat kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Yang pertama waktu itu adalah surat yang berkaitan dengan keberatan, yang hari ini adalah surat permohonan penghentian perkara dengan argumentasi hasil praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan proses hukum yang terjadi dalam kasus Andrie Yunus,” katanya.

Selain menyerahkan surat permohonan penghentian perkara, Tim Advokasi untuk Demokrasi juga menerima sekitar 400 surat dukungan dari masyarakat sipil yang nantinya akan diberikan kepada Andrie Yunus.

Dimas mengatakan dukungan tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami juga menerima dari teman-teman solidaritas masyarakat sipil surat sebanyak 400 kurang lebih yang dituliskan oleh warga masyarakat dan juga teman-teman Andrie Yunus,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan LBH Jakarta, Nabil Hafizhurrahman, menegaskan bahwa permohonan penghentian perkara diajukan sebagai bagian dari upaya memastikan sistem peradilan pidana berjalan secara terpadu setelah adanya putusan praperadilan.

“Hakim memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum atau segala proses yang berkaitan dengan penyidikan, upaya paksa, dan lain-lain,” kata Nabil.

Ia menilai proses yang sedang berlangsung di peradilan militer seharussnya mempertimbangkan putusan tersebut.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah suatu kerangka sistem peradilan pidana terpadu, karena sudah ada putusan praperadilan yang memerintahkan yurisdiksi Polda Metro Jaya yang ujungnya adalah peradilan umum untuk melanjutkan proses perkara ini,” ujarnya.

Menurut Nabil, apabila barang bukti dalam perkara militer nantinya dimusnahkan atau dirampas negara melalui putusan pengadilan, hal itu berpotensi menghambat proses hukum yang masih berjalan di Polda Metro Jaya.

Karena itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi berharap Pengadilan Militer II-08 Jakarta segera merespons surat yang telah mereka serahkan sebelum pembacaan vonis dilakukan.

“Harapannya mungkin kami bisa mendapatkan jawaban dari pihak peradilan militer terkait dengan surat permohonan penghentian perkara ini dengan semua dalil dan argumentasi yang tadi sudah kami kemukakan,” pungkas Dimas.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan keadilan dalam kasus yang menimpa Andrie Yunus sekaligus mendorong reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. (Reporter: Dinda Pramesti K)