Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan

Suara.com - Pelemahan nilai tukar rupiah memicu konsolidasi nasional mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

Dalam pertemuan yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/6/2026), mereka menyepakati lima tuntutan yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).

Bagi para peserta konsolidasi, depresiasi rupiah bukan sekadar persoalan kurs. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Lima tuntutan yang disepakati dalam forum tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Koordinator Bidang Sosial Politik, Hafidz Haernanda, mengatakan Bundaran HI dipilih sebagai lokasi aksi karena dinilai memiliki nilai simbolis sekaligus membuka ruang advokasi yang lebih luas kepada pemerintah.

"Mungkin Bundaran HI terkesan ekstravaganza, mewah, tapi apa bedanya kita ke depan DPR apakah akan didengar juga? Nanti ketika turun mau banyak mau sedikit, (aksi ini) merupakan statement bahwa Indonesia sudah capek," ujarnya.

Menurut Hafidz, aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat mencari jalan keluar atas berbagai ketidakadilan yang mereka rasakan sekaligus menuntut respons konkret dari pemerintah.

Soroti Kredibilitas Fiskal

Dalam forum yang sama, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jundi Al Muhandis, menilai persoalan pelemahan rupiah tidak bisa dilepaskan dari kredibilitas fiskal pemerintah.

"Kita bisa tuntut kredibilitas fiskal dengan stop pemborosan APBN. Kita masih enggak tahu kestabilan rupiah di masa depan, tapi stop pemborosan APBN dapat membuahkan dalam jangka panjang sehingga uang dialokasikan pada sektor produktif," kata Jundi.

Ia juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menurutnya berpotensi menimbulkan crowding out effect atau menekan investasi akibat meningkatnya belanja dan utang pemerintah.

Jundi menilai keberadaan koperasi tersebut berpotensi menggeser pelaku usaha kecil yang selama ini bertahan secara mandiri.

"Rupiah menjadi seperti ini karena kredibilitas fiskal dan koperasi desa merah putih. Jadi lebih baik diganti dengan stop pemborosan APBN. Jika minta stabilitas rupiah, (penguatan) tidak akan bertahan lama," ujarnya.

Prabowo Jadi Sasaran Utama

Konsolidasi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan yang berkembang di antara peserta.

Perwakilan mahasiswa dari Serikat Perempuan SERUNI dan BEM UI mendorong agar tuntutan diarahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan.

Mereka menilai berbagai kebijakan strategis, termasuk program MBG, merupakan tanggung jawab langsung presiden sehingga tekanan politik harus ditujukan ke pusat kekuasaan.

Di sisi lain, mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Fakultas Hukum UIN menawarkan pendekatan berbeda.

Mereka menilai jalur legislatif masih relevan untuk mendorong perubahan melalui mekanisme konstitusional, termasuk penggunaan hak angket DPR.

Kelompok ini juga mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai lahir secara sepihak melalui regulasi eksekutif, termasuk sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Meski berbeda strategi, seluruh peserta sepakat bahwa aksi pada Jumat mendatang akan menjadi panggung untuk menyuarakan keresahan publik atas kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat.

Bagi mereka, pelemahan rupiah hanyalah gejala yang terlihat dari persoalan yang lebih besar.

Reporter: Cornelius Juan Prawira