Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan

Program ini menggabungkan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pelestarian lingkungan melalui pendekatan pertanian berkelanjutan atau permakultur.

Veronica menjelaskan, program tersebut lahir dari berbagai diskusi bersama organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan di daerah. Tujuannya bukan hanya meningkatkan produksi pangan keluarga, tetapi juga membangun posisi perempuan sebagai pengambil keputusan di tingkat rumah tangga dan komunitas.

"Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, melainkan strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," katanya.

Melalui kelompok-kelompok perempuan, pemerintah juga akan memberikan pendampingan berupa edukasi pengasuhan anak, literasi hukum, hingga penguatan kapasitas ekonomi.

"Kami ingin perempuan punya lahan, punya posisi, punya kepercayaan diri, dan maju bersama secara berkelompok. Pada akhirnya mereka memiliki penghasilan sehingga ekonomi keluarga menjadi lebih kuat," ujar Veronica.

NTT punya tantangan sekaligus potensi besar

NTT dipilih sebagai salah satu wilayah prioritas karena masih menghadapi tantangan sosial ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mencapai 17,5 persen, sementara prevalensi stunting masih berada di angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, perempuan NTT memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi keluarga. Berdasarkan Survei GoodStats 2024, kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga di NTT mencapai 42,4 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 36,1 persen.

Perempuan di NTT juga menjadi motor berbagai inisiatif ekonomi restoratif melalui program Mama Bambu dan Kebun Pangan Perempuan, yang menggabungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Mei 2026, pemerintah juga menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada enam kelompok tani hutan perempuan di NTT dengan total lahan kelolaan mencapai 648 hektare. Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan penting karena pengelolaan kawasan hutan yang selama ini didominasi laki-laki kini mulai melibatkan perempuan sebagai pengelola utama.

Ekonomi restoratif masih membutuhkan dukungan investasi

Pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan investasi dan dukungan kebijakan.

Mengacu pada laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) 2024, Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp892 triliun hingga 2045 agar strategi ekonomi restoratif dapat diterapkan secara efektif di berbagai sektor.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, investor, hingga lembaga filantropi dinilai menjadi faktor penting untuk memperluas dampak berbagai program pemberdayaan masyarakat.