Kemensos-PKP Cek Rumah Tak Layak di Jatim untuk Mendapat Program Bedah Rumah

Suara.com - Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melakukan verifikasi faktual ke rumah-rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, yang diusulkan mendapat Program Bedah Rumah.

Tahapan verifikasi ditargetkan selesai pada bulan ini sehingga proses renovasi dapat segera dimulai pada bulan Juli secara bertahap.

Kepala Satker Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur Shinta Dewi Astari mengatakan verifikasi faktual dilaksanakan untuk memastikan program tepat sasaran.

"Tadi kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos (verifikasi)," ujarnya di Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (14/6/2026).

Tiga rumah orangtua siswa sekolah rakyat yang didatangi tim berlokasi di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo; di Desa Brahu, Kecamatan Siman; dan di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis. Di sana tim melakukan asesmen awal mengecek struktur bangunan, kelayakan sanitasi, luasan lahan, serta kondisi riil di lapangan.

"Akan dilakukan peningkatan kualitas terhadap rumah calon penerima bantuan tersebut. Calon penerima bantuan kebetulan anaknya itu sekolah di sekolah rakyat, sesuai usulan Kemensos," Shinta menjelaskan.

Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan sinergi Kementerian Sosial dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa agar lebih layak huni.

Di Ponorogo, terdapat 80 calon penerima bantuan, dengan tahap awal realisasi terhadap 55 penerima bantuan. Sementara untuk Jawa Timur total terdapat 1.837 penerima bantuan. Tahapan verifikasi di Ponorogo dan kabupaten/kota lain di Jawa Timur seperti Gresik dan Pasuruan terus dikebut untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Provinsi Jawa Timur memiliki 26 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan fasilitas Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan program prioritas yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat anak-anak dari keluarga prasejahtera disekolahkan dan orangtuanya diberdayakan. ***