Buntut Ucapan 'Yang Mulia Takut Ya', Dua Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi

Suara.com - Dua advokat yang membela terdakwa Nadiem Anwar Makarim, yakni Dodi Abdul Kadir dan Ari Yusuf Amir, kini harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Langkah hukum ini diambil setelah adanya pengaduan dari kelompok masyarakat yang menyoroti perilaku kedua pengacara Nadiem Makarim tersebut di ruang persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sikap menghormati penuh adanya pengaduan terhadap dua advokat tersebut.

Juru Bicara PN Jakpus, Muhammad Firman Akbar, menjelaskan bahwa pelaporan itu merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun lembaga masyarakat.

Pelaporan tersebut dinilai sebagai bentuk penyampaian aspirasi melalui saluran resmi yang telah disediakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat sepenuhnya merupakan kewenangan dewan kehormatan organisasi advokat untuk memeriksa dan memutusnya," ucap Firman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Penegasan ini menunjukkan bahwa PN Jakpus memilih untuk menjaga jarak dari materi pengaduan tersebut.

Firman menambahkan bahwa institusinya tidak berada dalam posisi untuk menilai, menanggapi, apalagi memberikan pendapat terkait substansi dari laporan yang dilayangkan kepada Peradi.

Hal ini dilakukan demi menjunjung tinggi kemandirian organisasi advokat yang dipandang sebagai sesama lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Terkait dengan desakan agar dilakukan pencabutan izin praktik atau pemberian sanksi administratif terhadap Dodi Abdul Kadir dan Ari Yusuf Amir, Firman kembali menekankan batasan kewenangan pengadilan.

Menurutnya, segala bentuk sanksi profesi, termasuk pemberhentian tetap sebagai advokat, adalah domain mutlak dari dewan kehormatan organisasi profesi yang menaungi mereka, bukan merupakan otoritas dari lembaga peradilan.

Firman juga memberikan klarifikasi mengenai batasan wewenang hakim ketua dalam menjaga ketertiban di ruang sidang.

Ia menyebutkan bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku selama proses persidangan sedang berlangsung.

Sementara itu, dalam perkara yang menjerat Nadiem Anwar Makarim, proses persidangan telah dinyatakan selesai seiring dengan dibacakannya putusan atau vonis oleh majelis hakim.

"PN Jakpus berkomitmen untuk terus menjaga independensi, imparsialitas, dan hubungan yang saling menghormati di antara sesama penegak hukum, yaitu hakim, penuntut umum, dan advokat, dalam kerangka penegakan hukum yang bermartabat," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Pelaporan terhadap tim hukum Nadiem ini diinisiasi oleh Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia (Jamsaki) pada Kamis (2/7).

Pemicu utamanya adalah sebuah insiden verbal yang terjadi tepat setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Kala itu, tim hukum melontarkan pertanyaan "Kenapa mesti buru-buru, yang mulia takut ya?" kepada majelis hakim saat mereka meninggalkan ruang sidang.

Ucapan tersebut terekam dan menjadi sorotan publik karena dinilai tidak pantas dilontarkan dalam forum resmi pengadilan.

Jamsaki dalam laporannya menilai pernyataan tersebut sangat tidak etis dan bertentangan dengan Pasal 269 KUHAP.

Selain itu, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap ruang persidangan atau contempt of court yang berpotensi merusak muruah serta kehormatan institusi peradilan di mata masyarakat.

Atas dasar itulah, Jamsaki mendesak Peradi untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin beracara kedua pengacara tersebut jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Advokat.

Kasus posisi yang menjerat Nadiem Anwar Makarim sendiri merupakan skandal besar terkait program digitalisasi pendidikan.

Proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019–2022 tersebut dinyatakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp1,56 triliun.

Dalam putusannya, majelis hakim memvonis mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara.

Selain hukuman badan, Nadiem juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara.

Tak hanya itu, ia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti dengan nilai yang sangat fantastis, yakni Rp809,59 miar subsider lima tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Diketahui bahwa sebagian besar sumber dana PT AKAB tersebut berasal dari investasi Google yang mencapai angka 786,99 juta dolar AS.

Modus operandi yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Pengadaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan perencanaan awal serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Perbuatan Nadiem dinyatakan dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta seorang pihak swasta bernama Jurist Tan yang hingga kini statusnya masih buron.

Atas perbuatannya, Nadiem dinyatakan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum.

PN Jakpus pun menegaskan akan tetap menjaga kerahasiaan materi perkara di ruang publik untuk menghormati asas praduga tak bersalah.