Dihadang saat Mau Geruduk BGN, Orator Demo MBG Sebut 1,5 Juta Pekerja Terancam: Negara Harus Hadir!

Suara.com - Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026) siang.

Aksi digelar untuk menuntut pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa membawa berbagai atribut mulai dari bendera hingga spanduk berisi dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Massa berorasi di depan Halte Transjakarta Balai Kota arah Gambir depan IRTI, sembari berusaha menuju Kantor Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, langkah massa dihalangi oleh sejumlah polisi yang berjaga di lokasi.

Salah satu orator menyampaikan bahwa aksi digelar untuk memastikan keberlangsungan program MBG di tengah banyaknya dapur yang sudah dibangun namun belum beroperasi.

"Kami sudah membangun dapur, tapi tidak juga beroperasi," kata dia di atas mobil komando.

Ia menegaskan bahwa dampak penghentian program tersebut akan sangat besar bagi para pekerja yang terlibat di dalamnya.

"Kalau MBG dihentikan, akan ada 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Negara harus hadir," tutur sang orator lagi.

Massa aksi turut menyoroti minimnya keterlibatan mitra dalam pengambilan kebijakan oleh BGN, termasuk keputusan menghentikan program MBG selama masa liburan.

Mereka pun mendesak agar perwakilan BGN bersedia menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Dukung Keberlanjutan Program MBG

Sebelumnya, Koordinator Presidium Relawan, Mitra, dan Simpatisan Dukung Keberlanjutan MBG, Ahmad Yazdi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan atas keberlanjutan program MBG di tengah polemik yang mencuat belakangan ini.

Peserta aksi disebut berasal dari kalangan pekerja dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), mitra, pemasok, relawan, petani, hingga orang tua penerima manfaat.

"Massa tidak hanya berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tetapi juga dari Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi," kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/7/2026).

Ahmad menyebut aksi tersebut sebagai kristalisasi dari berbagai gerakan dukungan terhadap MBG yang selama ini berlangsung di sejumlah kota dan kabupaten.

Menurut dia, gerakan itu hendak menunjukkan bahwa program tersebut masih mendapat dukungan luas dari masyarakat, khususnya para pelaku yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Dalam aksi, Presidium membawa empat tuntutan utama.

Pertama, mendukung keberlanjutan program MBG sebagai program strategis menuju Generasi Emas 2045 sekaligus pemerataan ekonomi rakyat.

Kedua, mendesak pimpinan BGN memfasilitasi forum diskusi kelompok yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna membahas perbaikan tata kelola program.

Ketiga, meminta pemerintah mempercepat operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai belum berjalan optimal.

Keempat, mendesak DPR segera menyusun undang-undang tentang program MBG sebagai landasan hukum sekaligus kepastian bagi seluruh pihak dalam ekosistem MBG.