REGIONAL:
- Muhammad Reza Zaki memperingatkan Indonesia terhadap risiko penempatan militer aktif dalam jabatan sipil dan BUMN yang meluas.
- Diskusi di Jakarta pada 8 Juli 2026 menyoroti pentingnya menjaga supremasi sipil demi menghindari krisis stabilitas politik negara.
- Indonesia diminta memperkuat tata kelola pemerintahan dan demokrasi guna mencegah intervensi militer seperti yang terjadi di mancanegara.
Lebih lanjut, Reza mengajak pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman sejumlah negara di Amerika Latin dan Afrika yang pernah mengalami kudeta militer.
Menurut dia, berbagai kajian menunjukkan bahwa kudeta umumnya dipicu oleh kombinasi persoalan politik, instabilitas sosial, dan tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
"Kita harus belajar dari pengalaman berbagai negara. Isu stabilitas politik, sosial, dan ekonomi tidak boleh diabaikan karena dapat menjadi faktor yang memicu krisis politik. Oleh sebab itu, penguatan demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dijaga agar Indonesia tidak menghadapi risiko yang sama," papar Reza.
Untuk diketahui, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Firdaus Syam Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, M. Reza Zaki Assoc Professor Hukum Bisnis dan Analis Militer Universitas Binus, Jaleswari Pramodhawardani Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ibnu Sina Chandranegara Guru Besas Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta Gian Kasogi Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
Sementara itu, peserta dalam diskusi tersebut berasal dari kalangan mahasiswa, peneliti, organisasi kepemudaan, perwakilan masyarakat sipil, dan masyakat umum.
TERPOPULER
