Aturan Kemasan Rokok Tuai Polemik, Hak Konsumen Dinilai Diabaikan

Suara.com - Rencana penyeragaman kemasan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik menuai polemik.

Pakta Konsumen Nasional (PakNas) menilai penyusunan aturan tersebut mengabaikan hak konsumen karena tidak melibatkan mereka dalam proses pembahasannya.

Ketua Umum Pakta Konsumen Nasional Ary Fatanen mengatakan, konsumen merupakan pihak yang terdampak langsung dari kebijakan tersebut.

Namun, menurutnya, konsumen tidak dilibatkan sejak proses penyusunan hingga pembahasan RPMK.

“Lagi - lagi, dalam proses penyusunan hingga pembahasan RPMK ini, konsumen sebagai elemen ekosistem pertembakauan paling hilir yang terimbas langsung, tidak dilibatkan. Padahal ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya,” kata Ary dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Selain menyoroti proses penyusunannya, Ary menilai kebijakan penyeragaman huruf, bentuk, hingga warna kemasan produk tembakau berpotensi menyulitkan konsumen memperoleh informasi mengenai produk yang mereka beli.

“Dengan memaksakan penyeragaman kemasan, mulai dari huruf, bentuk hingga gambar, pada akhirnya akan menyulitkan bahkan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar terkait produk yang dikonsumsi. Konsumen akan kesulitan mengidentifikasi mana produk tembakau yang legal dan ilegal, karena sudah tidak ada lagi pembeda visual," beber Ary.

"Kondisi ini secara langsung akan meningkatkan maraknya peredaran rokok ilegal yang kian hari, kian mudah ditemukan dan dijangkau masyarakat,” lanjutnya.

Ary menambahkan, usulan Kementerian Kesehatan yang mengatur penyeragaman huruf, bentuk, serta penggunaan warna Pantone 448C pada kemasan produk tembakau dinilai tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karena itu, PakNas meminta pemerintah melibatkan konsumen dalam setiap penyusunan kebijakan terkait pengendalian produk tembakau.

Menurut Ary, regulasi di sektor tersebut harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, partisipasi publik, serta perlindungan hak konsumen.

“Seluruh pengaturan baru mengenai produk tembakau harus dilakukan secara adil, berimbang, memenuhi aspek partisipasi publik, hak konsumen, serta keseimbangan antara pendekatan kesehatan dan perlindungan hak warga negara,” pungkasnya.

Sementara itu, tokoh intelektual Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Syafi'i Alieha, juga mengkritik rencana Kementerian Kesehatan yang ingin merampungkan aturan penyeragaman kemasan produk tembakau.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan nasib jutaan orang yang menggantungkan mata pencaharian pada industri hasil tembakau.

Pria yang akrab disapa Gus Savic Ali itu mengatakan ekosistem pertembakauan melibatkan sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada tembakau dan tembakau berkontribusi terhadap penerimaan negara. Tembakau jangan dikambing hitamkan,” ujar Savic Ali.

Ketua Bidang Komunikasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu meminta pemerintah mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak sebelum menetapkan aturan tersebut.

Ia mengingatkan kebijakan yang diambil akan berdampak terhadap jutaan orang yang bergantung pada sektor pertembakauan.

“Kami minta pemerintah mendengarkan semua pihak. Kami harapkan pemerintah jangan gegabah karena ini berkaitan dengan nasib jutaan orang. Kami secara khusus akan membawa aspirasi dan suara kekhawatirn ini dalam agenda Muktamar sehingga bisa jadi perhatian pemerintah,” tambahnya.