3 Perkara Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah Dialihkan ke Kejagung, Plt Jampidsus Bilang Begini

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menerima pelimpahan penanganan tiga perkara dugaan korupsi besar yang sebelumnya diusut oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi antarlembaga penegak hukum untuk mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik.

Plt Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rudi Margono, menyatakan bahwa penyerahan ini merupakan komitmen bersama guna memastikan penanganan kasus berjalan secara profesional dan transparan.

"Kami secara formil akan menerima penyerahan penanganan tiga perkara hari ini. Ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme, dan sinergi dalam penanganannya," ujar Rudi Margono dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Rudi menekankan bahwa poin utama dari pengambilalihan perkara ini adalah faktor kecepatan.

Hal ini merespons ekspektasi masyarakat serta dorongan dari Komisi III DPR RI agar kasus-kasus besar tersebut segera menemui titik terang.

"Faktanya publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara ini. Apa yang disinergikan yang penting adalah percepatan," tegasnya.

Dalam proses transisi ini, Jampidsus akan berfokus pada pengembangan alat bukti, pendalaman informasi, serta pengamanan barang bukti.

Meski penanganan kini berada di bawah kendali Kejagung, Rudi memastikan pihaknya tetap menjalin koordinasi erat dengan jajaran Kortastipidkor Polri.

"Hari ini walau diserahkan kepada Jampidsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortastipidkor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya," tambah Rudi.

Terkait perkembangan salah satu perkara, Rudi mengungkapkan bahwa sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya berasal dari pihak swasta Don Ritto dan unsur birokrasi salah satunya mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka. Yaitu pihak swasta berinisial DR, dan yang kedua adalah oknum dari pegawai negeri berinisial F," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudi memastikan tim penyidik Jampidsus akan bekerja secara teliti untuk menguji hubungan kausalitas antara barang bukti yang ada dengan sangkaan tindak pidana yang dilakukan.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Tentunya kami selaku penyidik akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, dan hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura yang disita dari sejumlah lokasi.

Penyidikan gabungan itu mencakup dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN yang diduga berkaitan dengan peristiwa blackout di Sumatera, dugaan korupsi PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Resources (KNI).

Tim penyidik telah menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk kantor PT CBS di Tangerang, Cafe de'CLAN dan money changer di kawasan Cipete, apartemen di Pacific Place, hingga sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Dari rumah di Sentul, penyidik menyita 74 kilogram emas serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai yang setelah dikonversi diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Sementara dari Cafe de'CLAN di Cipete disita dokumen, telepon genggam, dan uang tunai sekitar Rp60 miliar, sedangkan dari sebuah money changer di kawasan yang sama diamankan mata uang asing senilai sekitar Rp7,2 miliar.