Bisa Menang Praperadilan! Mahfud Bongkar Celah Hukum di Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka sebelum diperiksa penyidik berpotensi menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan dalam gugatan praperadilan.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut muncul karena yang terjadi bukan pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung.

Mahfud mengaku sempat mengira perkara tersebut telah dilimpahkan secara normal dari penyidik Polri ke Kejaksaan karena sebelumnya mendengar penjelasan dari Kejaksaan Agung mengenai pelimpahan perkara.

Namun belakangan, ia mengetahui bahwa Febrie ternyata belum pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polri sebelum penanganan perkara dialihkan ke Kejaksaan Agung.

"Pelimpahan dari Polri ke Kejaksaan, selain harus dipenuhinya syarat adanya dua alat bukti yang cukup, juga harus dipenuhinya syarat bahwa tersangka sudah diperiksa oleh penyidik Polri," jelas Mahfud dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Senin (13/7/2026).

"Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi," ungkap Mahfud.

Mahfud menegaskan mekanisme pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia.

Menurut dia, KUHAP hanya mengenal mekanisme pelimpahan perkara setelah penyidikan dinyatakan lengkap atau P21, sedangkan pengambilalihan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK.

"Tapi ternyata yang terjadi dalam kasus Febrie Adriansyah itu bukan pelimpahan. Bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujarnya.

Mahfud menilai kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi Febrie untuk menggugat status tersangkanya melalui praperadilan.

"Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febrie Adriansyah bisa mengajukan praperadilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu kemudian kasusnya dialihkan ke Kejaksaan, bukan dilimpahkan," katanya.

Selain potensi praperadilan, Mahfud juga mengkhawatirkan pengalihan penyidikan justru membatasi ruang pengembangan perkara.

Ia menilai bukan tidak mungkin penyidikan hanya berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan tanpa menyentuh pihak lain yang diduga ikut terlibat.

"Yang kedua, mungkin saja Kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat," bebernya.

Mahfud bahkan mengingatkan adanya kemungkinan paling buruk apabila perkara tersebut akhirnya tidak berlanjut.

"Tiga, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponir. Kalau ini terjadi sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan?" katanya.

Karena itu, Mahfud mendorong KPK mengambil alih perkara tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga antirasuah.

Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto dapat meminta KPK menggunakan kewenangan tersebut karena perkara masih berada pada tahap penyidikan dan belum memasuki proses persidangan.

"Ada baiknya kalau KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini," ujar Mahfud.

Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Kejaksaan Agung setelah menetapkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto sebagai tersangka.

Pelimpahan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara.

Selama proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 15 saksi dan dua ahli, menggeledah sedikitnya 13 lokasi, serta menyita barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan telah ditahan sejak 10 Juli 2026 di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang diduga berkaitan dengan proses penanganan hukum perkara PT Asabri maupun dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang melibatkan penyelenggara negara.

Proses hukum terhadap Febrie kini dilanjutkan setelah berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Agung.