Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

Korps Adhyaksa kini dituntut untuk membuktikan profesionalisme mereka secara terbuka tanpa ada upaya untuk memetieskan kasus demi menjaga marwah korps semata.

Lebih lanjut, Khalilur menekankan bahwa wacana rekonsiliasi kelembagaan harus didasari oleh pembuktian materiil yang jujur dengan mengadopsi prinsip keadilan sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Nelson Mandela.

Kebenaran formal harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum institusi-institusi keamanan sepakat untuk berjabat tangan atau melakukan rekonsiliasi.

"Rekonsiliasi berarti bekerja bersama memperbaiki warisan ketidakadilan masa lalu. Perhatikan urutannya: kebenaran dulu, baru rekonsiliasi. Pengungkapan dulu, baru jabat tangan. Rekonsiliasi tanpa kebenaran hanyalah nama lain dari kompromi; dan kompromi atas kejahatan adalah pengkhianatan terhadap korban—dalam hal ini, seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang agar ketegangan antarinstitusi hukum dan keamanan tidak terus berulang di masa depan, Khalilur menilai Presiden Prabowo Subianto harus melakukan perombakan serta penataan ulang struktural yang mendalam. Hal ini termasuk pada manajemen Satgas PKH yang menjadi titik krusial penyelamatan aset negara.

Pemerintah dipandang perlu segera menyusun mekanisme pengawasan silang (cross-examination) yang ketat.

Selain itu, jaminan keterbukaan informasi publik di lingkungan internal TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Polri menjadi hal yang esensial.

Langkah tegas ini dianggap sangat penting guna memastikan seluruh instrumen negara bekerja tegak lurus mengamankan kekayaan negara, dan bukan justru menjadi ladang pemerasan oleh oknum-oknum berseragam yang tidak bertanggung jawab.