Banjir Keluhan Mitra hingga Ancaman Gebok Nasional, BGN Buka Suara Tata Kelola MBG

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen (Purn) TNI Trenggono, memberikan klarifikasi terkait keluhan para mitra terkait dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Trenggono menjelaskan bahwa agenda utama RDP tersebut adalah pembahasan mengenai anggaran tahun 2025 yang telah mencapai kesepakatan.

Namun, ia tidak menampik adanya dinamika terkait aspirasi dan keluhan dari para mitra kerja BGN yang muncul belakangan ini.

"Ada keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX," ujar Trenggono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Menanggapi isu penghentian program pembangunan dapur baru yang memicu kekhawatiran mitra, Trenggono menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

Langkah ini diambil demi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap puluhan ribu titik sasaran program di seluruh Indonesia.

"Penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali," tegasnya.

Trenggono memaparkan bahwa terdapat setidaknya 27.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang dalam proses peninjauan ulang, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penataan ini dianggap krusial agar pelaksanaan program ke depan lebih tepat sasaran.

"Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," tambahnya.

Terkait komunikasi dengan para mitra yang dianggap tersumbat, pihak BGN memastikan tetap terbuka untuk berdiskusi.

Trenggono meminta para mitra untuk bersabar hingga proses penataan internal selesai dilakukan agar dialog yang terbangun nantinya bisa berjalan efektif.

"Bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu keluhan seperti disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Syawaluddin.

Ia meluapkan kekecewaan mendalam terhadap pola kemitraan yang dinilai tidak adil dan tidak sejajar antara pihak mitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Syawaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026) yang membahas audiensi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

"Kami hadir di sini membawa rasa luka, sakit, dan kekecewaan terhadap kemitraan yang ada hari ini. Persoalannya sama di seluruh lapangan, baik bagi rekan-rekan Gapemdi maupun mitra investor di wilayah 3T. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar dan tidak adil," tegas Syawaluddin di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IX.

Syawaluddin menyoroti posisi mitra yang sangat rentan. Menurutnya, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki program, pihak mitralah yang menyediakan seluruh fasilitas dan infrastruktur di lapangan.

Namun, ketika muncul kendala teknis seperti kasus keracunan makanan, mitra selalu menjadi pihak yang disalahkan.

"Dalam segala hal kami yang terluka, kami yang dianggap biang kerok. Begitu ada keracunan, dapur kami langsung di-suspend, padahal kami hanya menyediakan fasilitas dan mengikuti prosedur (SPPG). Kami merasa diperlakukan tidak adil," lanjutnya.

Ia juga menyayangkan adanya informasi keliru yang sampai ke telinga Presiden, yang sempat memunculkan stigma negatif terhadap para mitra.

Syawaluddin menduga ada laporan yang salah sehingga Presiden menyebut mitra dengan istilah yang menyakitkan seperti "maling".

"Saya tahu ini karena salah informasi yang diberikan kepada Presiden. Tolong, proses kemitraan ini didudukkan secara sejajar. Kami adalah mitra strategis, bukan sekadar pelaksana subordinat," pintanya.

Sebagai bentuk protes atas kondisi yang dinilai tidak sehat ini, Syawaluddin melayangkan ultimatum keras. Ia menyatakan bahwa para mitra di seluruh daerah siap menghentikan operasional jika tuntutan akan keadilan dan kesetaraan tidak dipenuhi.