REGIONAL:
- Amnesty International Indonesia menyoroti belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang diduga melibatkan oknum aparat pemerintah.
- Usman Hamid meragukan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengusut aktor intelektual di balik dugaan kejahatan kemanusiaan tersebut.
- Kehadiran Kementerian HAM dinilai belum memberikan dampak nyata dalam penyelesaian kasus dan sekadar menjadi instrumen citra pemerintah.
Suara.com - Amnesty International Indonesia menyoroti mandeknya penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan kejelasan. Sejumlah perkara yang diduga melibatkan tokoh militer, kepolisian, maupun pemerintahan dinilai masih jauh dari penyelesaian.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pemerintah hingga kini belum menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.
Ia bahkan meragukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengungkap aktor intelektual di balik berbagai dugaan kejahatan kemanusiaan.
"Apakah kepemimpinan politiknya (Prabowo) memang memperlihatkan kemauan untuk menyelesaikan? Tampaknya tidak," kata Usman kepada Suara.com, Kamis (16/7/2026).
Menurut Usman, gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya kental dengan nuansa militeristik juga tidak menunjukkan adanya upaya serius untuk memulihkan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.
Di sisi lain, ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah yang terkesan populis justru berdampak pada meningkatnya perampasan hak kelompok masyarakat marginal.
Usman juga menyoroti keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada pemerintahan saat ini. Meski telah ada kementerian khusus yang menangani isu HAM, ia menilai kehadirannya belum memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
"Bagi saya, pembentukan Kementerian HAM belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM berat," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan kementerian tersebut lebih terlihat sebagai upaya membangun citra pemerintah ketimbang menjadi instrumen penyelesaian kasus.
Di akhir pernyataannya, Usman mengajak masyarakat sipil untuk terus memberikan tekanan kepada pemerintah agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak berhenti di tengah jalan.
"Dalam banyak pengalaman di dunia, keadilan atas pelanggaran HAM berat itu tegak ketika ada tekanan masyarakat yang sangat luas. Sekarang tekanannya sudah ada, tapi mungkin belum cukup kuat," tuturnya.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER