- Dosen UMY Fajar Junaedi menilai gaya komunikasi Menteri PU Dody Hanggodo bersifat defensif dan berpotensi memicu kegaduhan publik.
- Respons kontroversial terkait berbagai tuduhan internal kementerian dinilai memperburuk persepsi masyarakat terhadap integritas serta kinerja pemerintah saat ini.
- Tekanan politik terhadap Dody berpotensi meningkat karena sikap tersebut bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tidak menyukai kegaduhan.
"Seorang Menteri PU bukan hanya teknokrat, tapi juga simbol pemerintah di mata rakyat. Di era media sosial, setiap kata dan nada bisa langsung viral. Publik kita sangat sensitif terhadap kesan elitis atau tidak mau bertanggung jawab. Gaya seperti ini justru menggerus kepercayaan yang seharusnya dibangun dengan susah payah," ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa komunikasi yang dianggap arogan dapat memicu efek berantai.
Selain menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, polemik yang terus hidup di ruang publik akan mendorong media dan netizen semakin agresif menguliti berbagai persoalan yang melibatkan kementerian.
"Kalau cara komunikasi ini terus dilakukan, dampaknya akan berantai. Kepercayaan publik bisa turun drastis, sehingga program-program penting Kementerian PU seperti infrastruktur dan swasembada pangan menjadi kurang didukung masyarakat," ujarnya.
Menurut Fajar, risiko terbesar bukan hanya kerusakan citra pribadi seorang menteri, melainkan munculnya persepsi bahwa pemerintah tidak mau mendengar aspirasi publik.
Jika kondisi itu terus berlangsung, tekanan politik terhadap Dody berpotensi semakin besar dan dapat memperkuat alasan evaluasi dari Presiden.
"Lebih baik kita dorong komunikasi yang tenang, faktual, dan penuh empati. Jelaskan dengan jelas, tunjukkan kesediaan diaudit jika perlu, dan ajak publik melihat solusi ke depan. Komunikasi publik yang baik bukan soal menang debat, melainkan membangun kepercayaan jangka panjang," pungkasnya.