Rencana Hibah Kapal Induk Bekas Italia Disorot, Pengamat Minta Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan

Suara.com - Perdebatan mengenai kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia kembali mengemuka di tengah rencana penguatan armada pertahanan nasional. Hal ini menyusul rencana Indonesia menerima hibah kapal induk bekas Italia yang telah berusia sekitar 40 tahun.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhadi Sugiono, menilai pengadaan alutsista seharusnya tidak didasarkan pada keinginan memiliki peralatan militer paling canggih, melainkan pada ancaman nyata yang dihadapi Indonesia.

Menurut Muhadi, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan tantangan pertahanan secara komprehensif. Dari pemetaan itu, negara dapat menentukan jenis kemampuan pertahanan yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar mengikuti tren modernisasi militer negara lain.

"Ancaman terhadap kita itu apa? Tantangan pertahanan kita itu apa?" kata Muhadi kepada Suara.com, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan kebutuhan pertahanan Indonesia belum tentu identik dengan kapal perang modern, jet tempur mutakhir, atau sistem senjata berteknologi tinggi. Bentuk ancaman yang dihadapi Indonesia bisa berbeda sehingga kebutuhan alutsistanya pun harus berbeda.

"Jadi alutsista kita itu harus tailor made, harus disesuaikan dengan kebutuhan kita," ucapnya.

Muhadi mencontohkan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bisa lebih banyak berkaitan dengan keamanan siber dan perlindungan data strategis negara.

Dalam situasi tersebut, investasi pada kemampuan pertahanan digital dapat menjadi lebih relevan dibandingkan pengadaan alat perang konvensional yang mahal.

"Tetapi yang kita butuhkan misalkan lebih pada peningkatan kapasitas untuk memproteksi database kita misalkan. Nah itu kan beda," ujarnya.

Ia mengingatkan Indonesia tidak berada dalam situasi konflik terbuka dengan negara lain. Bahkan jika ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik meningkat, Indonesia selama ini konsisten menyatakan tidak akan terlibat dalam konflik militer antarnegara.

"Jangan karena militer harus ada kapal yang canggih, pesawat tempur yang canggih, dan sebagainya. Memang kita akan menggunakannya kapan? Kita sedang tidak dalam situasi itu," ucapnya.

"Dan kalaupun toh di Indo-Pasifik ada perang, kita kan sudah mengklaim kita tidak akan terlibat di dalam perang itu. Mungkin kita akan terdampak, iya, tetapi bukan berarti kemudian kita harus ikut menyerang toh?" imbuhnya.

Muhadi mengatakan pendekatan pertahanan Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang hidup dalam lingkungan keamanan yang jauh lebih keras. Negara seperti Iran, India, atau Pakistan memiliki ancaman militer langsung sehingga kebutuhan memperkuat armada tempur dan persenjataan strategis menjadi lebih mendesak.

"Iran itu jelas ancamannya, dia melihat negara-negara sekitarnya itu mengancam, Amerika mengancam, Israel mengancam. India-Pakistan jelas ancamannya. Jadi militer, memperkuat armada, memiliki balistik, dan sebagainya menjadi kebutuhan, tetapi kita kan tidak harus," tandasnya.