Reaksi Relawan Jokowi Soal Putusan Sela Dokter Tifa: Jangan Terkecoh, Ini Bukan Bebas Murni

Suara.com - Ketua Umum Relawan Jokman Bersatu Nusantara, Andi Azwan, memberikan tanggapan serius terkait langkah hukum terbaru dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur diketahui baru saja membacakan putusan sela yang menerima eksepsi dari pihak terdakwa, Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa dokter Tifa.

Keputusan ini menjadi sorotan luas mengingat kasus ini berkaitan dengan tudingan ijazah palsu yang telah lama bergulir di ruang publik.

Keputusan hakim tersebut memicu reaksi spontan dari barisan pendukung setia Jokowi.

Andi Azwan menyatakan bahwa pihaknya cukup terkejut dengan hasil persidangan tersebut, terutama karena kasus ini menyangkut marwah seorang mantan kepala negara.

Ia mengakui adanya keterkejutan di internal relawan saat mendengar poin-poin putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim di persidangan.

"Terus terang ya, terus terang buat saya dan juga mungkin yang lain nih agak terkaget-kaget juga sebetulnya ya, bahwa putusan sela itu bahwa semuanya itu diterima ya," kata Andi dalam konferensi persnya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dikutip Kamis (23/7/2026).

Putusan sela tersebut pada dasarnya bukan merupakan vonis akhir yang menyatakan terdakwa tidak bersalah secara materiil.

Majelis hakim menerima keberatan awal (eksepsi) yang diajukan kuasa hukum Dokter Tifa karena menilai ada cacat formil dalam berkas dakwaan. Andi Azwan menekankan bahwa poin krusial dari putusan ini terletak pada penilaian hakim mengenai pasal-pasal yang dipermasalahkan yang dianggap obscure atau tidak jelas.

Dalam terminologi hukum, dakwaan yang dianggap kabur atau tidak jelas membuat persidangan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian sebelum dakwaan tersebut diperbaiki.

Namun, hal ini dipandang sebagai kendala teknis administratif dalam penyusunan berkas oleh penuntut umum, bukan berarti pokok perkara mengenai fitnah ijazah palsu tersebut gugur demi hukum.

Andi menjelaskan bahwa berdasarkan koridor hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 174 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan kembali perbaikan pasal-pasal yang dianggap tidak jelas oleh majelis hakim.

Langkah itu diyakini akan segera diambil oleh pihak kejaksaan agar kasus ini tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Ya saya rasa pasti akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk perbaikan-perbaikan yang diminta ya oleh majelis hakim ya. Ini bukan berarti bahwa perkara ini bebas secara murni atau tidak lanjut ke persidangan berikutnya itu tidak, tidak itu gitu loh ya," ujarnya.

Kasus yang menjerat Dokter Tifa ini bermula dari serangkaian unggahan di media sosial yang mempertanyakan keaslian ijazah pendidikan tinggi Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Isu ini sebenarnya telah berulang kali diklarifikasi oleh pihak universitas dan otoritas terkait dengan menunjukkan bukti-bukti autentik, namun narasi tersebut terus diproduksi di ruang digital.

Relawan Jokowi menilai tindakan ini sebagai bentuk fitnah yang terstruktur dan merugikan nama baik individu maupun institusi kepresidenan.

Bagi Relawan Jokman Bersatu Nusantara, pengawalan terhadap kasus ini adalah bentuk komitmen menjaga integritas kepemimpinan nasional dari serangan hoaks.

Mereka melihat bahwa putusan sela ini seringkali disalahartikan oleh masyarakat awam sebagai kemenangan mutlak terdakwa, padahal proses hukum masih berada di tahap awal dan sangat dinamis.

Andi Azwan juga menyoroti adanya potensi penggiringan opini yang dilakukan oleh kubu Dokter Tifa pasca-putusan sela ini.

Ia memperingatkan publik, terutama generasi muda yang aktif di media sosial, agar tidak terkecoh dengan narasi yang menyebutkan bahwa kasus ini telah selesai atau terdakwa telah dibebaskan dari segala tuduhan.

Relawan berkomitmen untuk terus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi.

"Jadi hal ini yang menimbulkan ada suatu persepsi yang mungkin ya persepsi itu yang menjadi yang perlu kita luruskan di publik gitu loh ya bahwa ini bukan suatu pertandingan gitu bahwa ini tidak berakhir bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya," pungkasnya.